KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gubernur BI Ungkap Strategi Hadapi Tapering The Fed

Dian Kurniati | Kamis, 17 Juni 2021 | 17:18 WIB
Gubernur BI Ungkap Strategi Hadapi Tapering The Fed

Gubernur BI Perry Warjiyo saat memberikan paparan melalui konferensi video, Kamis (17/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) akan terus mewaspadai dampak dari rencana bank sentral AS untuk mengurangi pembelian obligasi (tapering), terutama terhadap kestabilan nilai tukar rupiah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) mengindikasikan langkah tapering oleh bank sentral AS masih terlalu dini. Namun, BI akan tetap memantau dan siap merespons segala kemungkinan.

"BI akan optimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar dan berkoordinasi dengan pemerintah sehingga pengaruhnya pada yield SBN tetap dalam batas-batas yang normal," katanya melalui konferensi video, Kamis (17/6/2021).

Baca Juga:
Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Hasil rapat FOMC mengindikasikan inflasi AS akan meningkat dalam jangka pendek seiring dengan membaiknya perekonomian. Namun, The Fed meyakini kenaikan inflasi hanya sementara karena tekanan fundamental baru akan terjadi pada 2022 dan 2023.

Selain itu, The Fed juga masih akan akomodatif dalam kebijakan moneter. Mereka berpandangan terlalu dini untuk mengurangi stimulus moneter sehingga pembelian surat berharga tetap berlanjut hingga ada perkembangan terbaru tentang inflasi dan tenaga kerja AS.

Dari dua aspek tersebut, lanjut Perry, BI meyakini tapering The Fed selaku bank sentral AS tidak akan terjadi pada tahun ini. "Sampai dengan yang kami pahami, tapering The Fed baru dilakukan tahun depan," ujar Perry.

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Menurut perkiraan Bank Indonesia, pengurangan likuiditas atau quantitative easing baru akan dimulai pada kuartal I/2022. Sementara itu, lanjut Perry, kenaikan Fed Fund Rate diprediksi baru dilakukan pada 2023.

Dia menambahkan BI akan merespons rencana tapering tersebut dengan fokus pada optimalisasi langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah. Mengenai koordinasi dengan pemerintah, BI juga telah melakukannya secara intensif sejak terjadi pandemi Covid-19 tahun lalu.

Koordinasi juga dilakukan untuk mengantisipasi dampak kenaikan US Treasury yield 10 tahun sejak Februari lalu dengan besaran 1,8% bahkan mendekati 1,9%.

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

"Dengan langkah-langkah itu maka kami masih akan terus mengarahkan kebijakan-kebijakan lain, baik moneter, suku bunga, dan likuiditas, makroprudensial, sistem pembayaran, untuk bersama pemerintah mendukung pemulihan ekonomi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mewaspadai dampak rencana tapering AS. Dia menyebut rencana tapering tersebut berpotensi menurunkan daya dukung investor global terhadap pembiayaan fiskal melalui pasar SBN.

Selain itu, sikap The Fed itu juga dapat menimbulkan komplikasi dalam kebijakan makroekonomi, seperti penurunan yield SBN untuk menjaga daya tarik investor dan upaya stabilitas nilai tukar rupiah. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu