KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gubernur BI Ungkap Strategi Hadapi Tapering The Fed

Dian Kurniati | Kamis, 17 Juni 2021 | 17:18 WIB
Gubernur BI Ungkap Strategi Hadapi Tapering The Fed

Gubernur BI Perry Warjiyo saat memberikan paparan melalui konferensi video, Kamis (17/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) akan terus mewaspadai dampak dari rencana bank sentral AS untuk mengurangi pembelian obligasi (tapering), terutama terhadap kestabilan nilai tukar rupiah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) mengindikasikan langkah tapering oleh bank sentral AS masih terlalu dini. Namun, BI akan tetap memantau dan siap merespons segala kemungkinan.

"BI akan optimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar dan berkoordinasi dengan pemerintah sehingga pengaruhnya pada yield SBN tetap dalam batas-batas yang normal," katanya melalui konferensi video, Kamis (17/6/2021).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Hasil rapat FOMC mengindikasikan inflasi AS akan meningkat dalam jangka pendek seiring dengan membaiknya perekonomian. Namun, The Fed meyakini kenaikan inflasi hanya sementara karena tekanan fundamental baru akan terjadi pada 2022 dan 2023.

Selain itu, The Fed juga masih akan akomodatif dalam kebijakan moneter. Mereka berpandangan terlalu dini untuk mengurangi stimulus moneter sehingga pembelian surat berharga tetap berlanjut hingga ada perkembangan terbaru tentang inflasi dan tenaga kerja AS.

Dari dua aspek tersebut, lanjut Perry, BI meyakini tapering The Fed selaku bank sentral AS tidak akan terjadi pada tahun ini. "Sampai dengan yang kami pahami, tapering The Fed baru dilakukan tahun depan," ujar Perry.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Menurut perkiraan Bank Indonesia, pengurangan likuiditas atau quantitative easing baru akan dimulai pada kuartal I/2022. Sementara itu, lanjut Perry, kenaikan Fed Fund Rate diprediksi baru dilakukan pada 2023.

Dia menambahkan BI akan merespons rencana tapering tersebut dengan fokus pada optimalisasi langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah. Mengenai koordinasi dengan pemerintah, BI juga telah melakukannya secara intensif sejak terjadi pandemi Covid-19 tahun lalu.

Koordinasi juga dilakukan untuk mengantisipasi dampak kenaikan US Treasury yield 10 tahun sejak Februari lalu dengan besaran 1,8% bahkan mendekati 1,9%.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

"Dengan langkah-langkah itu maka kami masih akan terus mengarahkan kebijakan-kebijakan lain, baik moneter, suku bunga, dan likuiditas, makroprudensial, sistem pembayaran, untuk bersama pemerintah mendukung pemulihan ekonomi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mewaspadai dampak rencana tapering AS. Dia menyebut rencana tapering tersebut berpotensi menurunkan daya dukung investor global terhadap pembiayaan fiskal melalui pasar SBN.

Selain itu, sikap The Fed itu juga dapat menimbulkan komplikasi dalam kebijakan makroekonomi, seperti penurunan yield SBN untuk menjaga daya tarik investor dan upaya stabilitas nilai tukar rupiah. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN