Google Tolak Diperiksa, Ini yang Dilakukan DJP

JAKARTA, DDTCNews – Google, raksasa teknologi informasi yang berbasis di Santa Clara County, California Amerika Serikat, menolak untuk diperiksa oleh Ditjen Pajak, meski sebelumnya mengaku siap bekerja sama dengan otoritas pajak Indonesia itu.

Kepala Kanwil DJP Khusus Muhammad Haniv menyatakan hingga kini Ditjen Pajak belum mengetahui alasan penolakan tersebut. Ditjen Pajak juga belum tahu kenapa Google berubah pikiran meski sebelumnya sudah ada komitmen untuk bersikap kooperatif.

"Beberapa kali pembicaraan dilakukan, dari Singapura datang dan janjinya yang dari AS mau datang. Sebulan lalu mereka memulangkan surat perintah pemeriksaan. Mereka menolak pemeriksaan. Mereka juga melakukan penolakan terhadap BUT (Badan Usaha Tetap),” ujarnya, Kamis (15/9).

Dalam catatan DDTCNews, dengan konsep BUT, maka atas laba usaha yang diperoleh suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya secara lintas batas negara dapat dipajaki di negara sumber penghasilan, dan tidak hanya di negara domisili perusahaan tersebut.

Dengan demikian, BUT merupakan ambang batas bagi negara sumber penghasilan untuk dapat mengenakan pajak atas laba dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari negara domisili. (Baca: Konsep Bentuk Usaha Tetap).

Haniv menambahkan dengan penolakan tersebut Ditjen Pajak akan menerbitkan bukti permulaan, yang dengan sendirinya akan ada proses penyelidikan lanjutan terhadap Google. Dengan kata lain, terbuka peluang untuk melebarkan kasus ini ke ranah pidana.

"Ditjen Pajak akan meningkatkan pemeriksaan bukti permulaan atau investigasi. Karena menolak pemeriksaan itu berarti indikasinya pidana. Kita akan lakukan langkah lebih keras lagi soal ini,” tegas Haniv.

Dia menginformasikan sikap penolakan yang diambil Google ini berbeda dengan sikap dua raksasa teknologi informasi lainnya, yaitu Facebook dan Yahoo yang masih dalam proses pemeriksaan. Sejauh ini keduanya masih kooperatif dan pemeriksaan masih berlanjut. (Bsi)