INDIA

Genjot Penerimaan, Sampah Bakal Segera Dipajaki

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 Februari 2020 | 16:41 WIB
Genjot Penerimaan, Sampah Bakal Segera Dipajaki

Ilustrasi.

MUMBAI, DDTCNews—Pusat keuangan India, Mumbai menjajaki cara-cara baru untuk meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan melambatnya ekonomi akibat lesunya bisnis properti.

Salah satu cara yang ditempuh Mumbai di antaranya dengan memungut pajak sampah dan menaikkan tarif pungutan layanan seperti penerbitan akta kelahiran. Dengan cara-cara baru itu diharapkan keuangan Mumbai bisa tetap kuat.

Memburuknya keuangan Mumbai—yang anggarannya lebih besar ketimbang negara-negara bagian India lainnya—akibat lesunya ekonomi jelas menjadi kabar kurang sedang bagus bagi kebangkitan ekonomi India.

Baca Juga:
Dukung Pariwisata, Diskon Pajak Hiburan Diperpanjang Hingga Akhir 2025

Pasalnya, pengeluaran Mumbai atau pemerintahan lokal lainnya selama ini memiliki dampak yang lebih besar terhadap ekonomi India ketimbang apa yang dilakukan oleh pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Setiap 1 rupee India yang dibelanjakan oleh negara bagian menghasilkan nilai tambah hingga 1,07 rupee India. Sementara pemerintah federal atau pusat hanya menghasilkan nilai tambah sekitar 0,4 rupee, demikian laporan dari Bank Central India.

Melansir dari economictimes, Mumbai berencana menaikkan alokasi belanjanya hingga 9% mulai 1 April 2020. Alokasi belanja itu akan dipakai untuk membangun saluran air dalam rangka mencegah banjir saat badai terjadi.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Tak hanya itu, Mumbai juga berencana membangun jalan mengelilingi garis pantai kota dari Marine Lines di selatan sampai dengan pinggir kota yang ramai di utara.

Meski begitu, rencana Mumbai membangun sejumlah proyek itu tampaknya tidak mudah mengingat target penerimaan meleset hingga 12% akibat lesunya bisnis property di kota bersangkutan.

Untuk diketahui, Mumbai memperkirakan pendapatan bunga dari bank mencapai 787 miliar rupee pada tahun depan, atau turun 11 persen. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan suku bunga perbankan yang lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya.

Perlambatan ekonomi India juga membuat pemerintah Federal belum dapat mentransfer dana setelah September ke negara bagian. Menurut Menteri Keuangan Negara Bagian Anurag Thakur, dana tersebut akan dikeluarkan dalam dua tahap. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan