KOTA BANDUNG

Genjot Penerimaan Pajak, NJOP Bakal Disesuaikan Tahun Ini

Nora Galuh Candra Asmarani | Selasa, 10 Maret 2020 | 15:04 WIB
Genjot Penerimaan Pajak, NJOP Bakal Disesuaikan Tahun Ini

Ilustrasi.

BANDUNG, DDTCNews—Guna mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp2,7 triliun pada tahun ini, Pemkot Bandung berencana melakukan penyesuaian terhadap nilai jual objek pajak (NJOP).

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Bandung Arief Prasetya mengatakan penyesuaian NJOP merupakan satu dari sekian langkah strategis Pemkot Bandung dalam mengejar target penerimaan pajak tahun ini.

“Kami mempertimbangkan Kota Bandung yang dikejar oleh banyak pengembang. Juga perkembangan yang semakin pesat, terutama di daerah-daerah pertumbuhan baru, termasuk pemukiman,” katanya di Bandung, Selasa (10/3/2020).

Baca Juga:
Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Menurut Arief, Kota Bandung saat ini menjadi salah satu kota yang dilirik para pengembang properti. Alhasil, pertumbuhan pemukiman di Kota Bandung terbilang cukup pesat, sehingga NJOP perlu disesuaikan.

Selain NJOP, lanjutnya, Pemkot Bandung juga menyasar potensi pajak hotel, restoran dan hiburan yang saat ini menjadi andalan Pemkot Bandung. Tak ketinggalan, pemkot juga terus membangun sistem informasi pelayanan pajak dan menyempurnakan regulasi.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Maya Himawati meminta BPPD Kota Bandung untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang belum maksimal, terutama pajak dari sektor hiburan.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

“Pajak hiburan mengalami penurunan, karena pertandingan bola yang jarang diselenggarakan Bandung, tetapi kita juga perlu memperhatikan bagaimana di tempat hiburan lain serta jenis hiburan lain karena potensinya yang besar," tutur Maya.

Di lain pihak, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Rini Ayu Susanti menyoroti kinerja pajak parkir. Menurutnya, Bandung punya potensi pajak parkir yang tinggi lantaran memiliki objek pariwisata yang menarik.

Tak hanya itu, Rini juga meminta BPPD untuk memperhatikan pengawasan pajak reklame. Dia berharap Pemkot tidak kecolongan dengan bermunculannya reklame-reklame yang tidak membayar pajak.

"Potensi pajak reklame di Kota Bandung cukup besar karena kita melihat banyak reklame yang muncul dimana-mana," ujar Rini seperti dilansir Galamedianews. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?