AMERIKA SERIKAT

Gara-Gara Kebijakan Pajak Biden, Pasar Saham Diprediksi Anjlok

Muhamad Wildan | Selasa, 05 Januari 2021 | 13:57 WIB
Gara-Gara Kebijakan Pajak Biden, Pasar Saham Diprediksi Anjlok

Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Mike Segar/wsj/cfo

WASHINGTON, DDTCNews – Bursa saham AS S&P 500 diproyeksikan ambles 10% jika Partai Demokrat berhasil menguasai 2 kursi Senat dari daerah pemilihan Georgia yang masih diperebutkan oleh Partai Demokrat dan Partai Republik.

Chief Investment Strategist dari Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus mengatakan kemenangan Partai Demokrat di Georgia akan memuluskan rencana presiden terpilih AS Joe Biden untuk meningkatkan tarif pajak korporasi.

"Ketidakpastian pajak akan membebani bursa efek setidaknya hingga Biden dapat memastikan detail kebijakan pajak yang akan dia dorong," katanya, dikutip Selasa (5/1/2020).

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Menurut Stoltzfus, proposal reformasi pajak yang diusung Biden masih belum jelas sehingga belum dapat diperhitungkan seberapa besar dampak kenaikan tarif yang diusung Biden terhadap dunia usaha. Meski begitu, kondisi ini bisa menimbulkan ketidakpastian dalam bursa efek.

Saat ini, Partai Republik masih menguasai 50 dari 100 kursi di Senat AS, sedangkan Partai Demokrat tercatat telah menguasai 46 kursi.

Terdapat 2 senator independen yang masih menduduki kursi Senat, yakni Bernie Sanders dan Angus King. Meski begitu, kedua anggota senat itu terafiliasi dengan Partai Demokrat dan tergabung dalam Democratic Caucus of the United States Senate.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Alhasil, bila Partai Demokrat mampu memenangkan 2 kursi Senat di Georgia, Partai Demokrat bakal sepenuhnya menjadi mayoritas pada Kongres AS dan Senat AS. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi pasar yang menginginkan Partai Republik tetap dominan di Senat.

“Pasar lebih menginginkan Partai Republik menjadi partai yang dominan di Senat guna mengimbangi Partai Demokrat yang telah menguasai Kongres AS dan jabatan eksekutif,” tutur Stoltzfus seperti dilansir businessinsider.com.

Seperti diketahui, Biden akan meningkatkan tarif PPh badan dari 21% menjadi 28%. Biden berupaya membalikkan kebijakan Donald Trump yang menurunkan PPh badan dari 35% menjadi 21% melalui Tax Cuts and Jobs Act (TCJA).

Tax Policy Center memperkirakan tambahan penerimaan negara akibat kenaikan tarif yang diusung oleh Biden bisa mencapai US$1,3 triliun. Namun, jika Partai Republik tetap menjadi partai mayoritas di Senat AS, rencana besar Biden dapat dipastikan bakal terganjal. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?