Gara-Gara Blunder Kebijakan Pajak, Liz Truss Mundur dari PM Inggris

LONDON, DDTCNews - Akibat blunder kebijakan pajak, Perdana Menteri Inggris Liz Truss menyatakan mengundurkan diri dari posisinya setelah menjabat hanya selama 45 hari.

Dalam pidatonya, Truss mengatakan dirinya berupaya mewujudkan visi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pajak rendah. Namun, Truss mengakui dia gagal mewujudkan visi tersebut.

"Pemilihan Ketua Partai Konservatif akan dilaksanakan dan selesai dalam waktu sepekan ke depan. Saya akan tetap menjabat sebagai perdana menteri hingga pengganti ketua partai terpilih," ujar Truss dalam pidatonya, dikutip Sabtu (22/10/2022).

Dengan keputusan ini, Truss menjadi salah satu perdana menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah Inggris.

Untuk diketahui, Truss berencana untuk memangkas beragam tarif pajak dan memberikan insentif tak lama setelah dirinya resmi menjadi perdana menteri.

Kala itu, Truss memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif PPh badan dari 19% menjadi 25% yang telah direncanakan oleh Inggris di bawah pemerintahan Boris Johnson.

Tarif tertinggi PPh orang pribadi juga dijanjikan turun dari 45% menjadi 40%. Adapun tarif terendah PPh orang pribadi juga diturunkan dari 20% menjadi 19%. Tarif-tarif terbaru ini rencananya diberlakukan pada 2023.

Truss juga menyatakan akan memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus. Dalam kawasan tersebut, investor dapat membeli tanah atau bangunan tanpa harus membayar bea (stamp duty) sebagaimana yang berlaku di luar kawasan ekonomi khusus.

Tak lama setelah diumumkan, kebijakan relaksasi pajak ini mendapatkan respons negatif dari pasar keuangan. Kenaikan yield obligasi pemerintah dan pelemahan nilai tukar poundsterling pascapengumuman relaksasi pajak sampai memaksa bank sentral melakukan intervensi. Guna mencegah kenaikan yield dan kolapsnya dana pensiun Inggris, Bank of England harus melakukan intervensi melalui pembelian obligasi pemerintah.

Menteri Keuangan Inggris yang mengumumkan kebijakan relaksasi pajak, Kwasi Kwarteng, mengundurkan diri tak lama setelah mengumumkan kebijakan tersebut.

Menteri keuangan yang menggantikan Kwarteng, Jeremy Hunt, pada akhirnya membatalkan hampir seluruh kebijakan pajak yang diusung oleh Truss demi menjaga optimisme pasar.

"Masyarakat, pasar, dan negara membutuhkan stabilitas. Tak ada menteri keuangan yang dapat mengontrol pasar, tetapi saya dapat membuktikan kepada pasar bahwa pemerintah dapat membiayai APBN yang telah dirancang," ujar Hunt. (sap)