Ilustrasi. (DDTCNews)
AMSTERDAM, DDTCNews—Niat perusahaan multinasional Unilever untuk menyatukan semua proses bisnis di London, Inggris tidak akan berjalan mudah dengan munculnya RUU pajak sayonara (departure tax) yang diinisiasi parlemen Belanda.
Partai Green Left mengajukan proposal kebijakan pajak baru untuk mencegah korporasi besar seperti Unilever angkat kaki keluar negeri. Rencana pungutan pajak tersebut nantinya berlaku untuk kegiatan divestasi korporasi multinasional.
"Dengan cara ini (kebijakan pajak), perusahaan besar akan tetap tinggal di Belanda dan mereka tetap berkontribusi secara adil di negara kami," kata pemimpin Partai Green Left Jesse Klaver, dikutip Rabu (12/8/2020).
Inisiasi proposal kebijakan pajak kegiatan divestasi dari Green Left ini masih dalam proses pembahasan. Bila terealisasi, instrumen fiskal ini akan membuat raksasa seperti Unilever berpikir ulang untuk hengkang dari Belanda.
Rencana pungutan pajak berlaku untuk perusahaan yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari €750 juta per tahun dan berniat untuk merelokasi kantor pusat keluar negeri. Untuk korporasi sekelas Unilever dengan relokasi kantor pusat ke London setidaknya harus membayar departure tax kepada pemerintah Belanda sebesar €11 miliar.
Menanggapi proposal RUU pajak divestasi tersebut, Unilever menilai usulan kebijakan yang diajukan Green Left merupakan tindakan politik ilegal. RUU pajak itu dinilai tidak menjamin iklim usaha yang kondusif dan mengakomodasi kepentingan bisnis.
Untuk diketahui, proses penggabungan operasional Unilever Belanda dan Inggris menjadi satu kantor pusat di London akan berlangsung tahun ini. Rencananya, proses penggabungan operasional perusahaan akan rampung pada 21-22 November 2020.
Sejak 1929, Unilever menggunakan dua kantor pusat. Kantor pusat Inggris bertanggung jawab atas produk perawatan rumah tangga, kecantikan dan perawatan pribadi, sedangkan kantor pusat Belanda bertanggung jawab atas bisnis makanan dan minuman.
Dilansir dari Express.uk, kantor pusat Unilever di Inggris setidaknya mempekerjakan sekitar 6.000 orang. Sedangkan kantor pusat Belanda menjadi sumber lapangan kerja untuk 2.500 orang. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.