Gagasan Pajak untuk Pendidikan Berkualitas, Ada di Buku Baru DDTC Ini

JAKARTA, DDTCNews - Pendidikan menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam sidang kabinet paripurna perdana pada Rabu (23/10/2024), Prabowo mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk sektor pendidikan, sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas bangsa.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi, saya kira ini terlihat komitmen kita kepada pendidikan, kalau tidak salah alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi, mungkin selama sejarah kita,” ujar Prabowo.

Terkait dengan pendidikan, pembangunan sekolah-sekolah unggul terintegrasi menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang diusung sejak pemilu 2024. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengkaji format sekolah unggul terintegrasi.

Pemerintah juga merancang konsep sekolah yang dapat mengakomodasi beragam potensi dan bakat dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan keterjangkauan. Meskipun menerapkan standar internasional, biaya pendidikan harus tetap terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat.

“Kami masih terus melakukan kajian agar bisa menghasilkan sekolah bertaraf internasional dengan tarif lokal. Ini sesuai dengan arahan Presiden [Prabowo]," kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

Isu pendidikan pada akhirnya juga tidak dapat dipisahkan dari pajak. Dari sisi fungsi budgetair, pajak merupakan kontributor terbesar dalam struktur pendapatan negara. Sementara terkait dengan fungsi regulerend, pajak bisa menjadi salah satu instrumen kebijakan pendukung sektor pendidikan.

Pajak dan pendidikan juga telah diulas dalam buku ke-27 terbitan DDTC yang berjudul Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran. Ulasan dimuat utamanya pada Bagian 8: Pajak, Pendidikan, dan Sosial. Download versi PDF dari buku tersebut di sini.

Misal, artikel Menggagas Pengenaan Pajak Siswa Sekolah Swasta Unggulan. Penulis membuka tulisannya dengan data penurunan jumlah siswa sekolah dasar (SD) negeri dan jumlah sekolah negeri selama 2016-2022. Kondisi itu terjadi di tengah peningkatan jumlah anak usia SD dan tingkat partisipasi sekolah.

Penulis mengusulkan penggunaan instrumen pajak, berupa pengenaan pajak siswa sekolah swasta unggulan (PS3U), sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran orang tua agar turut berpartisipasi dalam memajukan sekolah negeri.

Hal ini tidak hanya berpotensi menambah penerimaan negara, tetapi juga memberikan insentif bagi orang tua untuk mempertimbangkan kembali pilihan mereka dalam menyekolahkan anak di sekolah negeri. Menurut penulis, persepsi bahwa sekolah negeri hanya untuk kalangan menengah ke bawah dan memiliki kualitas seadanya perlu diubah.

Kemudian, ada juga artikel berjudul Usulan Perpajakan dalam Optimalisasi Bidang Pendidikan. Penulis menegaskan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci dalam momentum bonus demografi. Oleh karena itu, pendidikan memainkan peran sangat krusial.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan peran pendidikan dapat dikaitkan dengan pajak. Penulis menjabarkan beberapa aspek. Pertama, pemberian insentif keringanan pajak pada kendaraan mobil antar-jemput siswa sekolah.

Kedua, pemberian opsi pengurangan pajak terutang bagi masyarakat yang memberi donasi terkait dengan pendidikan. Ketiga, penambahan alokasi belanja pendidikan yang bersumber dari APBN (dengan perbandingan terhadap produk domestik bruto).

Sebagai informasi kembali, dengan format antologi, buku tersebut menyajikan 50 artikel terbaik peserta lomba menulis 2024 DDTCNews. Selain itu, ada juga 6 artikel dari juri dan editor. Download versi PDF dari buku tersebut di sini.

Editor buku ini adalah Founder DDTC Darussalam dan Danny Septriadi, Director of DDTC Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji, serta Pemimpin Redaksi DDTCNews Kurniawan Agung Wicaksono. Simak pula ‘Digelar, Temu Kontributor Buku Gagasan Perpajakan untuk Prabowo-Gibran’. (kaw)