JERMAN

Ekonomi Mulai Pulih, Insentif Diskon PPN Tidak Diperpanjang

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 September 2020 | 15:15 WIB
Ekonomi Mulai Pulih, Insentif Diskon PPN Tidak Diperpanjang

Ilustrasi. Grafik prospek ekonomi terbaru dari pemerintah Jerman untuk tahun 2020, Selasa (1/9/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Hannibal Hanschke/AWW/djo

BERLIN, DDTCNews—Pemerintah Jerman berencana menghapus kebijakan diskon tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tahun fiskal 2021 lantaran geliat ekonomi nasional saat ini mulai pulih.

Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan kebijakan pemangkasan PPN merupakan kebijakan sementara demi menopang perekonomian tahun ini di tengah pandemi Covid-19. Namun melihat kondisi saat ini, insentif tersebut kemungkinan tidak dilanjutkan.

"Pemotongan tarif PPN sifatnya sementara dengan volume insentif yang cukup besar untuk menciptakan efek ekonomi maksimum," katanya dikutip Senin (7/9/2020).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Kebijakan insentif diskon tarif PPN merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi Jerman senilai €130 miliar. Melalui kebijakan tersebut tarif PPN 19% turun menjadi 16% sampai dengan akhir tahun.

Melanjutkan kebijakan insentif diskon tarif PPN juga berisiko mengganggu kesinambungan penerimaan negara. Apalagi, setoran PPN menyumbang sektiar sepertiga total pendapatan negara.

Penerimaan bruto PPN di Jerman mencapai lebih dari €243 miliar setiap tahun. Adapun, diskon tarif PPN yang berlangsung selama tahun ini diprediksi menggerus penerimaan negara hingga €20 miliar.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Scholz memastikan wajib pajak Jerman tetap mendapatkan insentif fiskal pemerintah pada tahun depan. Salah satunya terbebas dari pajak solidaritas (Solidaritatszuschlag) untuk 90% wajib pajak orang pribadi.

Namun, pungutan pajak tambahan dengan tarif 5,5% atas pajak penghasilan orang pribadi masih berlaku untuk sekitar 10% wajib pajak orang pribadi yang tergolong berpenghasilan tinggi atau high net worth income.

"Kami mendukung sistem pajak berbasis kinerja. Kontribusi lebih tinggi datang dari individu dengan pendapatan yang lebih tinggi. Sementara tarif rendah untuk mereka yang berpenghasilan rendah dan menengah," ujar Scholz.

Seperti dilansir Tax Notes International, perekonomian Jerman tahun ini diprediksi lebih baik dari proyeksi awal pemerintah. Kontraksi ekonomi tahun ini diprediksi -5,8% atau lebih baik dari proyeksi awal sebesar -6,3%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN