Ekonomi Melambat, Ini Rencana Respons dari Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Situasi ekonomi yang tengah melambat membuat pemerintah menyiapkan langkah cepat untuk mengantisipasinya. Kemenko Perekonomian menjadi garda terdepan dalam menghadapi hal tersebut.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya tengah merancang program prioritas (quick wins) dan program kerja 2020-2024 di bidang perekonomian. Rapat koordinasi yang dihelat kemarin menghasilkan 4 program pokok dan 15 rencana aksi yang akan disiapkan otoritas.

“Presiden RI sudah mengatakan bahwa 6 bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah kita bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (8/11/2019).

Mantan Menteri Perindustrian itu menyebut 4 pokok kebijakan yang menjadi perhatian. Pertama, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kedua, program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (inklusif).

Ketiga, program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi (sustainability). Keempat, program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (competitiveness). Seluruh arah kebijakan tersebut akan diterjemahkan melalui 15 rencana aksi dalam bentuk program prioritas alias quick wins.

“Ada 15 usulan program prioritas (quick wins) yang diharapkan tuntas dalam 6 bulan ke depan,” ungkap Airlangga.

Adapun usulan 15 program prioritas tersebut adalah program Implementasi Mandatori B30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), Penelitian dan Pengembangan Industri Farmasi, serta Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Selanjutnya, program yang menyasar perbaikan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR), penerapan Kartu Pra Kerja, pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), dan program gasifikasi batubara.

Program prioritas juga menjangkau pada pengembangan Hortikultura berorientasi ekspor, kemitraan pertanian berbasis teknologi, percepatan elektronifikasi keuangan daerah, green refinery dan merumuskan omnibus law cipta kerja.

Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan seluruh program prioritas akan diselaraskan dengan agenda pemerintah yang tertuang dalam visi misi Presiden, RPJMN, dan nota keuangan. Dengan demikian, program prioritas mampu menjadi penyangga ekonomi untuk tetap tumbuh positif dalam lima tahun ke depan.

“Program prioritas harus bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kemudian, menyerap banyak tenaga kerja, investasi skala besar, dan high-tech,” imbuhnya. (kaw)