PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Kuartal II/2022 Diproyeksi Tumbuh Melambat, Simak Analisis BKF

Redaksi DDTCNews | Senin, 04 April 2022 | 14:43 WIB
Ekonomi Kuartal II/2022 Diproyeksi Tumbuh Melambat, Simak Analisis BKF

Kepala BKF Febrio Kacaribu. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2022 akan lebih lambat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, meski ekonomi sedang dalam proses pemulihan.

Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah memprediksi kinerja perekonomian pada periode April-Juni 2022 hanya tumbuh di atas 5% year on year (yoy), atau lebih rendah daripada realisasi April-Mei 2021 yang tumbuh mencapai 7,07% yoy.

"Kuartal kedua apakah kita tumbuh 7%? Jawabannya tidak, tapi yang pasti di atas 5%," dalam acara Indonesia Macroeconomic Updates 2022, Senin (4/4/2022).

Baca Juga:
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Meski demikian, Febrio mengatakan outlook pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2022 setidaknya masih dalam zona positif. Hal ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama.

Pertama, pengendalian kasus harian Covid-19 makin menurun. Menurutnya salah satu keberhasilan ini adalah tingginya tingkat vaksinasi di Indonesia, baik dosis pertama, kedua, dan booster. Turunnya kasus penularan Covid-19, menjadi dasar pemerintah untuk melonggarkan PPKM.

“Kita melihat bagaimana beberapa waktu terakhir ini sangat baik perkembangannya dan perbandingannya antara Delta dan Omicron. Tingkat kematiannya juga berbeda jauh,” jelas Febrio.

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Kedua, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diharapkan mampu meredam dampak pandemi Covid-19 mulai dari sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat pada kuartal II/2022.

Melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dianggarkan senilai Rp455,62 triliun, Febrio optimistis hal ini dapat memitigasi pemburukan ekonomi akibat Covid-19. Terutama, program perlindungan sosial akan digencarkan pada periode April-Juni 2022.

"Dan ini sudah kami buktikan 2020 dan 2021 bagaimana APBN selalu hadir dan siap jadi shock absorber. Pada 2020 pengangguran meningkat tajam, 2021 kami berhasil turunkan lagi, walaupun ke depan kami ingin terus turunkan ke level sebelum 2020," ujarnya.

Selain itu, Febrio mengatakan perekonomian di kuartal II/2022 juga akan tersokong oleh peningkatan konsumsi, ekspor, serta investasi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Minggu, 22 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak