PEREKONOMIAN GLOBAL

Ekonomi Global dalam Momen Sulit, IMF Soroti Masalah Korupsi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 09 April 2019 | 19:30 WIB
Ekonomi Global dalam Momen Sulit, IMF Soroti Masalah Korupsi

Managing Director IMF Christine Lagarde saat berbicara di hadapan Kamar Dagang Amerika Serikat, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Korupsi menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi dengan kemitraan global di tengah makin tidak menentunya cuaca perekonomian global.

Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde mengatakan korupsi juga menjadi area yang mendapatkan perhatian lebih dalam kaitannya dengan dampak ekonomi makro pada negara-negara anggota. Pasalnya, biasa suap tahunan saja lebih dari US$1,5 triliun.

“Hampir 2% dari PDB [produk domestik bruto] global. Pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dimensi serius lainnya dari masalah ini, di mana IMF telah bekerja dengan lebih dari seratus negara,” katanya, seperti dikutip dari laman resmi IMF, Selasa (9/4/2019).

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Dari penelitian baru IMF, sambung Lagarde, tingginya biaya korupsi fiskal mengarah pada kerugian besar pendapatan publik. Pada saat yang bersamaan, pengeluaran publik memiliki kualitas yang rendah. Dalam konteks ini, korupsi menurunkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketimpangan.

Kondisi ini pada gilirannya berdampak pada meningkatnya ketidakpercayaan publik. Jika ada yang bertanya adakah harapan dalam memberantas korupsi, Lagarde menegaskan harapan itu ada. IMF, sambungnya, meyakini respons kebijakan yang tepat dapat memberikan perbedaan yang signifikan.

Dalam studi terbaru IMF, papar dia, tingkat korupsi yang rendah berkaitan erat dengan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Ada perbedaan yang sangat signifikan hingga 4 poin persentase PDB antarnegara. Tata kelola yang baik juga dikaitkan dengan nilai ujian siswa yang lebih tinggi dan belanja negara yang lebih efisien untuk pembangunan infrastruktur vital.

Baca Juga:
Tersisa 1% NPWP Belum Padan dengan NIK, DJP Instruksikan Ini ke WP

Pemberantasan korupsi, sambung Lagarde, akan ada manfaat dari sisi fiskal dan masyarakat secara umum. Transparency International baru-baru ini memperbarui Indeks Persepsi Korupsi dengan patokan 100 adalah ‘sangat bersih’.

“Dengan ukuran itu, dua pertiga dari semua negara mendapat skor di bawah 50. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki masalah serius dalam mencegah korupsi,” tegasa Lagarde.

Selain masalah korupsi, IMF juga menyoroti kemitraan publik dan swasta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk membuat bumi yang lebih baik bagi generasi penerus.

“Dalam percakapan saya dengan orang-orang muda di seluruh dunia, saya juga telah belajar bahwa perubahan iklim adalah salah satu dari dua tantangan [selain korupsi] yang mereka anggap paling penting bagi masa depan mereka,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Surplus Perdagangan Berlanjut, Sinyal Positif Ekonomi Kuartal III/2024

Senin, 14 Oktober 2024 | 08:37 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 1% NPWP Belum Padan dengan NIK, DJP Instruksikan Ini ke WP

Minggu, 13 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Rosan: Investasi Harus Ditingkatkan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN