SE-03/2020

Efek Covid-19, Pengajuan Banding Pajak Secara Langsung Ditangguhkan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 03 April 2020 | 19:01 WIB
Efek Covid-19, Pengajuan Banding Pajak Secara Langsung Ditangguhkan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Jumlah hari dalam masa pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) di lingkungan Pengadilan Pajak akan dihitung sebagai masa penangguhan pengajuan banding secara langsung.

Hal ini diamanatkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan No.SE-03/PP/2020. Masa pencegahan penyebaran Covid-19 tidak masuk dalam penghitungan jangka waktu pengajuan banding sesuai pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.14/2020 (3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding).

Oleh karena itu, SE-03/PP/2020 mengatur jika batas terakhir pengajuan banding yang disampaikan secara langsung berada pada masa pencegahan penyebaran Covid-19 maka batas terakhir pengajuan banding tersebut menjadi tertangguh.

Baca Juga:
4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

“Batas terakhir pengajuan banding tersebut menjadi tertangguh selama jumlah hari masa pencegahan penyebaran Covid-19,” demikian bunyi penggalan ketentuan dalam surat edaran tersebut.

Dalam surat edaran tersebut juga diberikan beberapa contoh kasus. Seperti diketahui, Pengadilan Pajak memperpanjang masa pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi 17 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020 atau 36 hari. Simak artikel ‘Diperpanjang, Penghentian Persidangan Pengadilan Pajak Sampai 21 April’.

Contohnya, jika batas terakhir pengajuan banding adalah 17 Maret 2020 maka batas terakhir pengiriman surat banding tertangguh selama 36 hari menjadi 22 April 2020.

Baca Juga:
Tren Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat di Pengadilan Pajak

Selanjutnya, jika Jika batas terakhir pengajuan banding adalah 1 April 2020 maka batas terakhir pengiriman surat banding tertangguh selama 36 hari menjadi 7 Mei 2020.

Penghitungan yang sama juga berlaku jika batas terakhir pengajuan banding adalah 21 April 2020 maka batas terakhir pengiriman surat banding tertangguh selama 36 hari menjadi 27 Mei 2020.

Sementara itu, jangka waktu terkait pengajuan banding yang disampaikan melalui pos sehubungan dengan adanya masa pencegahan penyebaran Covid-19 tetap mengacu pada ketentuan UU No.14/2002.

Ketentuan penangguhan pengajuan banding secara langsung ini berbeda dengan ketentuan penangguhan gugatan secara langsung. Pengajuan gugatan secara langsung tertangguh paling lama selama 14 hari, terhitung sejak berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19. Simak artikel ‘Pengajuan Gugatan Secara Langsung di Pengadilan Pajak Ditangguhkan’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:01 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Tren Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat di Pengadilan Pajak

Jumat, 18 Oktober 2024 | 20:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Pengajuan Pengurangan Sanksi Bunga

Jumat, 18 Oktober 2024 | 09:14 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

BERITA PILIHAN
Kamis, 24 Oktober 2024 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: PKP Harus Upload Perincian Penyerahan Faktur Eceran

Kamis, 24 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Menteri Keuangan dari Masa ke Masa

Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:40 WIB LITERATUR PAJAK

Perlakuan Pajak atas Jasa Parkir di Indonesia, Cek Panduannya di Sini

Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Ingatkan Para Menteri untuk Dukung Makan Bergizi Gratis

Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Opsen Pajak Berlaku Mulai Tahun Depan, Program Sengkuyung Digencarkan

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penegakan Hukum Bidang Pajak, Andalan Prabowo untuk Tambah Penerimaan

Kamis, 24 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kepada Sri Mulyani, Prabowo Tekankan Penggunaan APBN Harus Teliti

Kamis, 24 Oktober 2024 | 08:47 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

Ruston Tambunan Terpilih Jadi Presiden AOTCA Periode 2025-2026

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa