Dukung Percepatan Ekspor CPO, DJBC Lakukan Beberapa Langkah Strategis

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan turut memberikan berbagai dukungan dalam percepatan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) beserta produk turunannya hingga 31 Juli 2022.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menyebut program percepatan ekspor (flush out) CPO diatur dalam PMK 102/2022. Dalam PMK tersebut, pemerintah juga menetapkan tarif bea keluar khusus untuk ekspor CPO.

"Untuk penetapan tarif bea keluar umum atau tarif bea keluar flush out, petugas DJBC membedakan dokumen pemberitahuan pabean ekspor berdasarkan nomor/kode dokumen persetujuan ekspor yang dilampirkan," katanya, dikutip pada Selasa (21/6/2022).

Nirwala menuturkan program flush out CPO dan produk turunannya awalnya diatur dalam Permendag 38/2022 dan hanya berlaku pada 8 Juni-31 Juli 2022.

Dengan Permendag 38/2022, pemerintah berupaya mengoptimalisasi rantai produksi dan perdagangan komoditas CPO; mendorong pertumbuhan ekonomi nasional; serta menjaga stabilitas produksi dan harga tandan buah segar (TBS) di level petani.

Dalam perkembangannya, PMK 102/2022 diterbitkan untuk mengatur tarif bea keluar dalam rangka percepatan ekspor CPO dan produk turunannya. Kemenkeu juga menerbitkan PMK 103/2022 terkait dengan tarif pungutan ekspor oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).

Nirwala menjelaskan DJBC juga mengupayakan langkah-langkah strategis sehingga implementasinya berjalan lancar. Pada lingkup internal, DJBC melalui Direktorat Teknis Kepabeanan melakukan sosialisasi aturan kepada seluruh kantor pelayanan di berbagai daerah.

Selain itu, kepala kantor diimbau meneliti dan mengawasi secara intensif atas eksportasi perusahaan untuk memastikan pemenuhan kewajiban larangan pembatasan dan pemenuhan pembayaran bea keluar sehingga sesuai ketentuan yang berlaku.

DJBC juga telah menyiapkan mekanisme yang akan membedakan ekspor CPO dengan tarif bea keluar umum atau tarif bea keluar flush out.

"Untuk mengurangi dispute di lapangan, kami akan tetap melanjutkan dan mengoptimalkan tim help desk di tingkat operasional dan tim task force di tingkat pusat," ujar Nirwala.

Pada lingkup eksternal, lanjut Nirwala, DJBC terus berkoordinasi dengan Lembaga National Single Window (LNSW) dan Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendag untuk menyesuaikan sistem SKP dan SINSW untuk validasi pembayaran bea keluar sesuai dengan tarif yang berlaku.

Koordinasi juga mencakup kode PE yang dikeluarkan Kemendag sebagai dokumen pelengkap barang larangan pembatasan yang digunakan sebagai instrumen untuk membedakan kegiatan ekspor umum atau dalam rangka flush out. (rig)