KINERJA FISKAL

Duh, Penerimaan PPN Sepanjang 2020 Minus 15,6%

Dian Kurniati | Rabu, 06 Januari 2021 | 17:31 WIB
Duh, Penerimaan PPN Sepanjang 2020 Minus 15,6%

Ilustrasi. Pengunjung memilih sejumlah produk yang dijual dalam program diskon akhir tahun di sebuah pusat perbelanjaan modern di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/12/2020). Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Semarang menggelar berbagai program potongan harga hingga 80 persen untuk berbagai produk seperti pakaian, sepatu, dan tas sebagai upaya meningkatkan omzet penjualan serta jumlah pengunjung pusat perbelanjaan yang anjlok selama pandemi Covid-19. ANTARA FOTO/Aji Styawan/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) secara neto sepanjang 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan PPN hingga akhir Desember 2020 tercatat Rp448,4 triliun atau 88,4% dari target senilai Rp507,5 triliun. Realisasi itu tercatat minus 15,6% dibandingkan performa tahun sebelumnya.

"PPN kita Rp448,4 triliun. itu adalah 15,6% lebih rendah dari tahun lalu yang Rp531,6 triliun," katanya melalui konferensi video, Rabu (6/1/2021).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Sri Mulyani mengatakan penerimaan PPN dalam negeri secara neto hingga Desember 2020 mengalami kontraksi 13,24%, sedangkan pada 2019 tumbuh 3,15%. Menurutnya, penerimaan PPN dalam negeri masih mengalami tekanan karena penurunan aktivitas ekonomi seiring dengan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penularan Covid-19.

Secara kuartalan, penerimaan PPN dalam negeri sampai kuartal I/2020 masih positif dengan pertumbuhan 10,27%. Namun, kontraksi mulai terjadi pada Mei sehingga pada kuartal II/2020 terjadi kontraksi 19,08%. Adapun pada kuartal III/2020, kontraksinya sebesar 11,82%, sedangkan pada kuartal IV/2020 minusnya kembali lebih dalam hingga 18,51%.

Pada awal pandemi, Sri Mulyani sempat memprediksi penerimaan PPN dalam negeri tetap baik karena berkaitan dengan aktivitas konsumsi masyarakat. Namun, memasuki pertengahan tahun penerimaan PPN akhirnya terkontraksi.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Sementara penerimaan PPN impor tercatat mengalami kontraksi 18,13%, jauh lebih dalam dibanding kinerja pada 2019 yang minus 8,06%. Menurut Sri Mulyani, hal itu disebabkan oleh belum pulihnya perdagangan internasional akibat pandemi.

Penerimaan PPN impor telah mengalami kontraksi sejak kuartal I/2020, yakni 8,72%, tetapi makin dalam pada kuartal II dan II hingga level 26,03%. Pada kuartal IV/2020, kontraksi penerimaan PPN impor membaik menjadi minus 18,57%. (kaw)



Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

07 Januari 2021 | 10:38 WIB

Menurut saya memang karena pandemi banyak yang mengurungkan kegiatan ekonominya, dengan adanya PSBB kegiatan yang terutang PPN menjadi berkurang

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN