KINERJA FISKAL

Duh, Penerimaan PPh Badan Masih Tertekan

Dian Kurniati | Senin, 23 November 2020 | 17:53 WIB
Duh, Penerimaan PPh Badan Masih Tertekan

Ilustrasi. Refleksi kaca deretan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (1/6/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan hingga Oktober 2020 masih mengalami terkontraksi 35,01%, jauh lebih dalam dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun lalu minus 0,71%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan data kinerja tersebut dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/11/2020). Menurutnya, kondisi itu salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemberian diskon angsuran PPh Pasal 25, dari sebelumnya 30% kini menjadi 50%.

"PPh badan, yang merupakan kontributor terbesar, kami melihat masih melihat terkontraksi besar, yakni 35,01%," katanya.

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Kontraksi pada penerimaan PPh badan telah terjadi sejak kuartal I/2020. Saat itu, kontraksi penerimaan PPh badan tercatat sebesar minus 13,56%. Pada kuartal II/2020, kontraksi semakin dalam menjadi 26,69% dan kuartal III/2020 minus 50,99%.

Secara bulanan, kontraksi penerimaan PPh badan Oktober 2020 tercatat sebesar 74,23%. Sementara pada September 2020, penerimaannya terkontraksi 57,74%, lebih dalam dibandingkan dengan capaian pada Agustus minus 49,14% dan pada Juli minus 45,55%.

Sri Mulyani menyebut kontraksi pada penerimaan PPh badan tersebut terutama karena menurunnya aktivitas usaha akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, banyak korporasi atau dunia usaha yang mengalami kontraksi sangat berat karena pandemi sehingga langsung berdampak pada penerimaan PPh badan. Dia berharap kontraksi penerimaan PPh badan mengecil pada bulan-bulan mendatang.

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 26 hingga Oktober 2020 juga mengalami kontraksi 6,04%, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu mengalami minus 4,87%. Pada kuartal I/2020, penerimaan PPh Pasal 26 mampu tumbuh positif 24,59, tetapi melemah pada kuartal II/2020 menjadi tumbuh 11,57%.

Pada kuartal III/2020, penerimaan terkontraksi 39,75%. Adapun pada Oktober 2020 saja, penerimaan PPh Pasal 26 mampu rebound hingga positif 0,67%.

Penerimaan PPh final hingga Oktober 2020 terkontraksi 7,42%. Secara kuartalan, pada kuartal III/2020 terkontraksi 16,53%, sedangkan pada kuartal II/2020 kontraksi 11,87%. Padahal, pada kuartal I/2020 penerimaannya masih tumbuh 9,75%. Sementara pada Oktober 2020 saja, penerimaan PPh final terkontraksi 11,06%. (kaw)



Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses