KEBIJAKAN MONETER

Duh, BI Sebut 91,3 Juta Penduduk Masih Belum Punya Rekening Bank

Dian Kurniati | Selasa, 15 Februari 2022 | 17:15 WIB
Duh, BI Sebut 91,3 Juta Penduduk Masih Belum Punya Rekening Bank

Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono dalam acara bertajuk Casual Talks on Digital Payment Innovation of Fintech, Selasa (15/2/2022).

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) optimistis mampu membuka akses perbankan kepada 91,3 juta penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan atau unbankable pada 2025.

Deputi Gubernur BI Doni P Joewono mengatakan target tersebut telah tertuang dalam Blue Print Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Menurutnya, BI akan mendorong penyediaan akses perbankan tersebut melalui pemanfaatan teknologi digital.

"Kami optimistis sinergi semua pihak dapat mewujudkan Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yaitu membuka akses 91,3 juta populasi unbanked dan 62,9 juta UMKM ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara berkelanjutan," katanya, Selasa (15/2/2022).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Doni menuturkan BSPI 2025 berorientasi penuh pada pembangunan ekosistem yang sehat sebagai pedoman pengembangan ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Menurutnya, inklusi keuangan juga menjadi salah satu prioritas Indonesia dalam presidensi G-20 tahun ini.

Dalam acara bertajuk Casual Talks on Digital Payment Innovation of Fintech, BI berkomitmen mendorong pengembangan kerangka inklusi keuangan dalam memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi berkelanjutan dan.

“Kerangka kerja itu akan didukung dengan beberapa laporan di bidang keuangan digital inklusif dan keuangan UMKM, sejalan dengan Rencana Aksi Inklusi Keuangan G-20,” sebut Doni.

Baca Juga:
Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Pada 2019, BI meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna mendukung inklusi keuangan melalui digitalisasi pada sistem pembayaran. QRIS kemudian berevolusi dengan berbagai fitur, mulai dari mode merchant, non-face to face, mode presentasi pelanggan, dan lintas batas.

Doni menilai terdapat banyak peluang untuk mengembangkan penggunaan teknologi digital dalam transaksi ekonomi keuangan di antaranya membantu meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM karena ketersediaan akses dan layanan yang mudah dijangkau.

"Melalui digitalisasi, inklusi keuangan akan dapat meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi secara berkelanjutan, khususnya di kalangan UMKM, termasuk perempuan dan anak muda," tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?