DPRD Minta Wajib Pajak Diaudit, Ini Sebabnya

JAKARTA, DDTCNews – DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak daerah, terutama atas jenis pajak yang bersifat self assessment.

Anggota Komisi C DPRD Khoirudin mengusulkan Bapenda DKI Jakarta untuk menginventarisasi sektor-sektor yang masih mampu berkontribusi pada penerimaan daerah hingga akhir 2020 melalui optimalisasi audit atas wajib pajak.

"Khusus untuk jenis pajak self assessment seperti pajak hiburan, restoran, hotel, dan parkir ini tingkat kepatuhannya sudah sejauh mana? Kalau masih rendah, memang perlu ada audit dari tugas pemeriksa agar nanti kepatuhannya bisa tinggi," katanya, dikutip Selasa (10/11/2020).

Merespon usulan DPRD, Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafati mengatakan instansinya akan terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui berbagai cara, salah satunya berkoordinasi dengan Ditjen Pajak (DJP).

"Jadi laporan dari DJP ini dua sisi, kami akan lihat mana-mana wajib pajak yang masih punya tabungan dan kita bisa tagih dan mana yang tidak. Supaya di kondisi ini tidak menimbulkan kegaduhan, kami akan coba elaborasi lebih dalam di internal Bapenda," ujar Tsani.

Komisi C DPRD DKI Jakarta meyakini pendapatan daerah hingga akhir 2020 bisa terkumpul sebesar Rp32,48 triliun. Meski begitu, hingga 31 Oktober, kontribusi dari masing-masing pajak daerah masih jauh dari target.

Realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) tercatat baru sebesar Rp7,65 triliun dari target Rp9,45 triliun. Lalu, realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp3,1 triliun dari target Rp5 triliun.

Kemudian, realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) tercatat baru sebesar Rp6,45 triliun dari target Rp8 triliun. Adapun realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) masih sebesar Rp3,02 triliun dari target Rp3,7 triliun.

Selanjutnya, realisasi pajak hotel tercatat Rp624,91 miliar dari target Rp675 miliar. Lalu, realisasi pajak restoran tercatat Rp1,62 triliun, pajak hiburan Rp211,01 miliar, dan pajak parkir sebesar Rp287,54 miliar. (rig)