PROVINSI DKI JAKARTA

DPRD Minta Pajak Parkir Lebih Optimal

Redaksi DDTCNews | Selasa, 01 Agustus 2017 | 11:02 WIB
DPRD Minta Pajak Parkir Lebih Optimal

JAKARTA, DDTCNews – Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI Jakarta memungut pajak parkir di ibu kota dengan lebih optimal.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan hingga saat ini realisasi yang masuk ke kas Pemprov DKI Jakarta dinilai masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

“Penerimaan pajak parkir di ibu kota kalah dengan Medan yang sekarang sudah mencapai Rp450 miliar. Sedangkan, realisasi 2017 di DKI Jakarta baru Rp100 miliar," katanya Jumat (28/7).

Baca Juga:
Tunda Pembayaran/Pelaporan Pajak, Surat Ini Harus Dilengkapi Warga DKI

Berdasarkan hasil temuan dewan, Santoso menambahkan rendahnya realisasi saat ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari instansi terkait, sehingga bermunculan parkir liar di sepanjang trotoar jalanan ibu kota.

“Seharusnya penerimaan pajak di satu titik area parkir bisa mencapai ratusan ribu rupiah per hari, namun fakta di lapangan yang disetorkan ke kas daerah hanya puluhan ribu rupiah per bulan,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan yang meminta persoalan pajak parkir di DKI Jakarta agar segera dievaluasi bersama-sama dengan Badan Pajak dan Retribusi Darerah (BPRD) DKI Jakarta.

“Kami akan menggelar rapat kerja komisi dengan BPRD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya seperti dikutip dari beritajakarta.id. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 18 November 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tunda Pembayaran/Pelaporan Pajak, Surat Ini Harus Dilengkapi Warga DKI

Selasa, 12 November 2024 | 18:45 WIB UU 2/2024

DPR Bakal Revisi UU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Ini Alasannya

Kamis, 07 November 2024 | 18:45 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Ajukan Permohonan Perpanjangan Objek Pajak Reklame di DKI Jakarta

Selasa, 29 Oktober 2024 | 16:30 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Tempat Parkir sebagai Objek Pajak Daerah di DKI Jakarta

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan