PROVINSI DKI JAKARTA

DPRD Minta Pajak Parkir Lebih Optimal

Redaksi DDTCNews | Selasa, 01 Agustus 2017 | 11:02 WIB
DPRD Minta Pajak Parkir Lebih Optimal

JAKARTA, DDTCNews – Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI Jakarta memungut pajak parkir di ibu kota dengan lebih optimal.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengatakan hingga saat ini realisasi yang masuk ke kas Pemprov DKI Jakarta dinilai masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

“Penerimaan pajak parkir di ibu kota kalah dengan Medan yang sekarang sudah mencapai Rp450 miliar. Sedangkan, realisasi 2017 di DKI Jakarta baru Rp100 miliar," katanya Jumat (28/7).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Berdasarkan hasil temuan dewan, Santoso menambahkan rendahnya realisasi saat ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari instansi terkait, sehingga bermunculan parkir liar di sepanjang trotoar jalanan ibu kota.

“Seharusnya penerimaan pajak di satu titik area parkir bisa mencapai ratusan ribu rupiah per hari, namun fakta di lapangan yang disetorkan ke kas daerah hanya puluhan ribu rupiah per bulan,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan yang meminta persoalan pajak parkir di DKI Jakarta agar segera dievaluasi bersama-sama dengan Badan Pajak dan Retribusi Darerah (BPRD) DKI Jakarta.

“Kami akan menggelar rapat kerja komisi dengan BPRD untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” katanya seperti dikutip dari beritajakarta.id. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Selasa, 31 Desember 2024 | 13:30 WIB KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ada 2 Pelabuhan Tak Setor Pajak Parkir, DPRD Beri Saran untuk Bapenda

Senin, 18 November 2024 | 14:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tunda Pembayaran/Pelaporan Pajak, Surat Ini Harus Dilengkapi Warga DKI

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ayo Pahami Lagi Makna ‘Benar-Lengkap-Jelas’ dalam Laporan SPT Tahunan

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Kamis, 06 Februari 2025 | 08:55 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pakai NPWP 9990000000999000, Bupot Tak Ter-Prepopulated ke SPT Tahunan

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:30 WIB BEA CUKAI PURWOKERTO

DJBC Cegat Mobil Penumpang di Banyumas, Angkut 280.000 Rokok Ilegal

Rabu, 05 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

Bukti Potong Dibuat Pakai NPWP Sementara, Perhatikan Konsekuensinya

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 136/2024

Definisi Pajak Tercakup Menurut Ketentuan Pajak Minimum Global

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:17 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Minimum Global? (Update PMK 136/2024)

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengecer Boleh Jualan Lagi, UMKM Dijamin Tetap Dapat Pasokan Elpiji

Rabu, 05 Februari 2025 | 14:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Kendala NIK Tidak Valid di Coretax DJP, Bagaimana Cara Mengatasinya?