DPR Sebut Kontribusi Dividen dan Pajak dari BUMN Masih Belum Ideal

JAKARTA, DDTCNews – Setoran dividen dan pajak dari BUMN kepada pemerintah sepanjang 2010 sampai dengan 2019 dinilai masih belum ideal lantaran hanya disokong oleh BUMN-BUMN tertentu saja.

Seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, total setoran dividen BUMN sepanjang 2010 hingga 2019 mencapai Rp377,8 triliun. Kemudian, nilai pajak yang dibayarkan BUMN kepada pemerintah senilai Rp1.518,7 triliun.

"Menurut saya belum ideal dan belum membahagiakan. [Bisa] dikatakan ideal bila 142 BUMN telah memberikan pendapatan yang maksimal," kata Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan, dikutip Kamis (18/2/2021).

Menurut Nasim, tak sedikit BUMN yang saat ini masih merugi dan belum memberikan keuntungan yang optimal bagi negara. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari BUMN yang sebagian besar disokong oleh BUMN-BUMN tertentu saja.

Merujuk pada Nota Keuangan APBN 2021, tercatat realisasi pendapatan dividen pada 2020 mencapai Rp50,63 triliun. Bila diperinci, BUMN seperti BRI, Bank Mandiri, Pertamina, Telkom, dan BNI yang berkontribusi besar dalam pembagian dividen kepada pemerintah.

Tahun ini, target PNBP kekayaan negara dipisahkan (KND) yang bersumber dari dividen BUMN mencapai Rp26,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp11,96 triliun bersumber dari BUMN perbankan dan BUMN nonperbankan menyumbang dividen Rp14,17 triliun.

Dengan turunnya target setoran dividen BUMN tersebut, Nasim berharap BUMN tetap melakukan inovasi yang mampu profitabilitas perusahaan pelat merah. DPR juga akan membahas soal tambahan anggaran untuk BUMN yang terdampak pandemi.

"Diharapkan BUMN-BUMN terus bekerja lebih baik lagi dan mempunyai inovasi-inovasi yang ter-update dengan kondisi saat ini untuk mendongkrak laba perusahaan lebih optimal lagi," ujar Nasim. (rig)