DPR Pertanyakan Soal Relaksasi Kebijakan Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR turut menyinggung relaksasi kebijakan pajak yang digulirkan Kemenkeu. Legislator menyoroti efek samping pemberian relaksasi kebijakan terhadap penerimaan negara.

Salah satunya datang dari meja pimpinan Banggar yakni Said Abdullah dari Fraksi PDIP. Dia menyoroti rencana pemerintah untuk menurunkan tarif pajak penghasilan korporasi dari 25% menjadi 20%. Langkah ini diproyeksi akan menggerus penerimaan dalam jangka pendek. Pemerintah, lanjutnya, perlu menjelaskan strategi mitigasi efek dari rencana kebijakan tersebut.

“Kebijakan fiskal itu targetnya selalu bagus tapi tidak pernah sampai target. Kemudian sekarang menkeu mendorong tarif PPh sampai 20%. Apakah ini tidak berdampak dalam penerimaan kita pada 2020?” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2019).

Selanjutnya, komentar datang dari Achmad Hatari dari Fraksi Partai Nasdem. Legislator dari Maluku Utara tersebut menyoroti asumsi makro yang bergerak naik secara moderat untuk tahun depan. Dia meminta jaminan pemerintah agar penerimaan sesuai dengan target.

Sementara itu, Bambang Haryo Soekartono dari Fraksi Partai Gerindra menyoroti pilihan pemerintah untuk melanjutkan kebijakan insentif pajak pada tahun ini. Pemberian fasilitas fiskal tersebut, menurutnya, harus dilakukan secara selektif.

“Kami hanya tidak ingin pihak yang tidak boleh mendapat insentif justru mendapatkan fasilitas,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Robert Pakpakan mengatakan pemerintah sudah menghitung risiko pemberian insentif bagi penerimaan negara. Menurutnya, gelontoran insentif di tengah kondisi iklim ekonomi saat ini akan membuat pertumbuhan penerimaan pajak bergerak moderat.

Otoritas pajak menghitung laju pertumbuhan penerimaan tahun depan akan bergerak di kisaran 9% dari target setoran pada 2019. Bila ditambah dengan extra effort dari petugas pajak maka pertumbuhan bisa dikerek naik hingga 12% pada tahun fiskal 2020.

“Target penerimaan pajak pada 2019 dan 2020 masih tetap di basis ekonomi,” imbuhnya. (kaw)