INGGRIS

DPR Dukung Rencana Pemerintah Memungut Pajak Kekayaan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 07 Juli 2020 | 14:56 WIB
DPR Dukung Rencana Pemerintah Memungut Pajak Kekayaan

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Kelompok oposisi Partai Buruh berharap wacana pemerintah menerapkan pajak kekayaan untuk orang kaya Inggris dapat dilakukan secara selektif dalam mengatasi pelemahan ekonomi akibat Covid-19.

Anggota DPR dari Partai Buruh Anneliese Dodds mengatakan Partai Buruh mendukung rencana pengenaan pajak kekayaan pemerintah. Namun, ia meminta kebijakan itu tidak dibebankan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Sebaiknya, kita fokus hanya kepada individu-individu yang sangat kaya," katanya dikutip Selasa (7/7/2020).

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Dodds menilai pajak atas kekayaan tersebut sangat diperlukan, terutama di tengah situasi krisis ekonomi saat ini. Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga menjadi alat untuk mengikis semakin melebarnya ketimpangan pendapatan di masyarakat Inggris.

Menurutnya, kelompok kelas orang kaya Inggris seharusnya lebih aktif untuk berkontribusi melalui pajak mengingat mereka memiliki kapasitas yang besar dalam membantu pemerintah memulihkan perekonomian nasional.

Pendapat serupa diutarakan oleh Leon Fernando Del Canto, konsultan dari firma hukum dan pajak Del Canto Chambers. Menurutnya pemerintah harus hati-hati jika ingin menerapkan pajak atas kekayaan di tanah Britania.

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Menurutnya, pajak atas kekayaan bukan hal yang baru di kawasan Eropa. Kebijakan pajak atas kekayaan juga relatif tidak menimbulkan kegaduhan saat diterapkan oleh Belgia, Italia, Belanda, Norwegia, Spanyol dan Prancis.

"Negara-negara tersebut telah menunjukan dampak kebijakan pajak kekayaan sangat minim, baik dari sisi penerimaan negara dan juga dari perspektif wajib pajak," tuturnya dikutip dari International-adviser.

Namun demikian, penerapan pajak kekayaan pada situasi krisis seperti saat ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama perihal jenis kekayaan apa yang hendak dipajaki. Untuk itu, penerapan pajak kekayaan harus dilakukan secara konsisten dengan komitmen sosial yang kuat.

Pungutan pajak kekayaan, lanjutnya, dapat melingkupi banyak aspek mulai dari kepemilikan real estat, saham, barang bergerak, uang tunai, perhiasan, karya seni atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP