DPR dan Senat Akhirnya Sahkan UU Insentif Pajak Korporasi

MANILA, DDTCNews – Parlemen dan Senat akhirnya mengesahkan RUU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) menjadi undang-undang.

Ketua Komisi Keuangan Parlemen Joey Salceda mengatakan peraturan itu akan menjadi reformasi ekonomi terbesar di Filipina. Undang-undang itu akan segera berlaku setelah ditandatangani Presiden Rodrigo Duterte.

"Hilangnya ketidakpastian [soal peraturan pajak] ini seperti membuka pintu air untuk investasi," katanya, dikutip Kamis (4/2/2021).

Salceda menuturkan majelis menyetujui versi final RUU CREATE yang akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 30% menjadi 25% untuk perusahaan besar, serta 20% untuk perusahaan kecil dan menengah.

Dengan insentif tersebut, ia berharap investasi Filipina bisa mencapai P12 triliun dalam satu dekade mendatang, yang US$90 miliar di antaranya berasal dari investasi asing. Jika investasi itu terealisasi, akan terbuka 1,8 juta lapangan kerja untuk masyarakat Filipina.

“Pembukaan lapangan kerja bahkan bisa mencapai 8,4 juta apabila UU CRATE dikombinasikan dengan amandemen sejumlah peraturan di bidang ekonomi lainnya,” tuturnya.

Salceda menilai UU CREATE akan membantu upaya pemerintah menaikkan porsi investasi menjadi 70% dari PDB. Meski demikian, ia menegaskan peningkatan investasi itu harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, seperti gaji yang lebih tinggi.

UU CREATE juga memuat insentif bagi eksportir dan perusahaan domestik yang menghadapi kritis akibat pandemi. Misal, memberikan pembebasan PPh selama 4 hingga 7 tahun, serta penerapan tarif PPh khusus selama 10 tahun.

Salceda menambahkan UU CREATE akan efektif membantu pelaku usaha berhemat hingga P931 miliar sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk pulih dari tekanan pandemi. Apalagi jika vaksinasi Covid-19 dimulai, pemulihan ekonomi Filipina bisa lebih cepat.

"Makanya kami juga memberlakukan aturan untuk penanganan Covid-19 dalam RUU ini, termasuk pembebasan PPN dan bea masuk atas impor vaksin," ujarnya seperti dilansir pna.gov.ph. (rig)