VIETNAM

Dorong UMKM, RUU Pangkas Tarif Pajak Diusulkan

Redaksi DDTCNews | Senin, 12 Juni 2017 | 14:35 WIB
Dorong UMKM, RUU Pangkas Tarif Pajak Diusulkan

HANOI, DDTCNews – Pemerintah Vietnam tengah menyusun rancangan undang-undang (RUU) baru yang mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menawarkan tarif pajak yang lebih rendah bagi UMKM yang memenuhi syarat.

Pakar industri -yang tidak disebutkan identitasnya- mengatakan dalam RUU tersebut tidak dijelaskan rincian mengenai besaran pengurangan tarif pajak terhadap pajak penghasilan yang berlaku saat ini. Meski pemotongan pajak akan mengurangi pendapatan APBN, hal itu akan berujung pada pertumbuhan bisnis kecil baru yang akan mengimbangi pendapatan pajak yang lebih rendah.

“Diperkirakan tarif pajak untuk usaha menengah akan diturunkan menjadi 1%, untuk usaha kecil 2% dan untuk usaha mikro 3%. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif pajak perusahaan yang berlaku saat ini,” ungkapnya, Rabu (7/6).

Baca Juga:
Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Pemotongan tarif pajak hanya berlaku untuk entitas yang menerima profit dan diperkirakan terdapat sekitar 301.300 unit atau sekitar 49,4% dari total perusahaan yang sedang beroperasi di Vietnam saat ini. Dari jumlah tersebut, 4.160 merupakan usaha menengah, 116.920 usaha kecil dan 173.271 usaha mikro.

Rencana pemangkasan pajak untuk UMKM diperkirakan akan mengurangi pendapatan APBN sekitar VND1,9 triliun atau sekitar Rp1,1 triliun, yang mencakup VND103 miliar atau Rp60,2 miliar untuk usaha menengah, VND1,3 triliun atau Rp768 miliar untuk usaha kecil dan VND502 miliar atau Rp293 miliar untuk usaha mikro.

Selain itu, seperti dilansir dalam vietnam-briefing.com, RUU tersebut juga menghapuskan ketentuan yang mendorong perbankan untuk memberikan pinjaman sesuai dengan solvabilitas UMKM dan kesehatan keuangan bank.

Baca Juga:
Biaya Hidup Makin Mahal, Senator Usul Jasa Listrik-Internet Bebas PPN

“UMKM telah menjadi pendorong utama pertumbuhan sosio-ekonomi negara. Mereka menyumbang hampir 98% dari semua perusahaan operasi di Vietnam dan mempekerjakan sekitar 80% dari total angkatan kerja. Tahun lalu, UMKM menyumbang 43,2% dari PDB,” tuturnya.

Pemerintah Vietnam berharap agar peraturan dan perubahan peraturan akan mendorong dan membantu UMKM untuk mengintegrasikan diri lebih jauh ke dalam rantai pasokan global, yang memungkinkan akses lebih mudah terhadap pinjaman bank dan investasi asing. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha