Dorong Pemulihan Ekonomi, Diskon PPh Orang Pribadi Disiapkan Tahun Ini

STOCKHOLM, DDTCNews - Pemerintah Swedia akan memberikan relaksasi berupa diskon pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada tahun ini.

Menteri Keuangan Magdalena Andersson mengatakan rencana diskon PPh orang pribadi diharapkan mampu mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat. Hal tersebut menjadi strategi pemerintah untuk memulihkan kegiatan ekonomi.

"Saya sangat berharap orang Swedia akan pergi keluar dan membeli secangkir kopi tambahan, mengunjungi salon atau bermain boling," katanya dikutip pada Minggu (19/9/2021).

Menteri keuangan menjelaskan rencana diskon PPh orang pribadi sebagai kebijakan yang murni diarahkan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Menurutnya, kebijakan pemotongan pajak tidak berlaku universal.

Fasilitas pajak tersebut hanya berlaku bagi individu dengan penghasilan rendah hingga menengah. Dia menyebutkan pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang memadai karena tingkat utang pemerintah yang rendah.

Menurut Andersson, ekonomi domestik masih memerlukan intervensi kebijakan pemerintah. Proses pemulihan, lanjutnya, perlu dikawal otoritas dengan tetap memberikan dukungan berupa stimulus atau diskon pajak.

"Kebijakan fiskal perlu mengambil tanggung jawab yang lebih besar, saya ingin melakukan melalui anggaran ini. Pelajaran penting dari krisis keuangan adalah tidak menarik stimulus terlalu dini. Saya tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi," tuturnya.

Seperti dilansir theedgemarkets.com, tingkat utang publik Swedia termasuk dalam kategori paling rendah di Eropa. Dengan dosis insentif pajak yang ditambah, tingkat utang diproyeksi berkisar 35% terhadap PDB. Kebijakan fiskal tersebut juga akan didukung dari sisi moneter.

Bank sentral Swedia, Riksbank ikut menopang perekonomian dengan melalui kebijakan pembelian aset di pasar keuangan. Kebijakan tersebut tidak pernah dilakukan dalam menghadapi krisis keuangan pada masa lalu.

Otoritas moneter tidak menurunkan suku bunga menjadi negatif di bawah 0%. Riksbank menyebutkan pemerintah masih memiliki ruang untuk meningkatkan pos belanja lebih banyak pada tahun ini untuk mendukung pemulihan ekonomi. (rig)