THAILAND

Dorong Investasi Startup Lokal, Thailand Bebaskan Pajak Capital Gain

Dian Kurniati | Jumat, 18 Maret 2022 | 13:00 WIB
Dorong Investasi Startup Lokal, Thailand Bebaskan Pajak Capital Gain

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand memperkirakan kebijakan pembebasan pajak capital gain untuk investor startup akan efektif menarik investasi hingga 320 miliar baht atau setara dengan Rp137,5 triliun dalam 4 tahun.

Presiden Dewan Digital Thailand (Digital Council of Thailand/DCT) Suphachai Chearavanont mengatakan pemerintah menargetkan lebih dari 400.000 lapangan kerja baru tercipta melalui investasi tersebut.

"Insentif pajak ini akan menarik lebih banyak dana untuk startup lokal," katanya, dikutip pada Jumat (18/3/2022).

Baca Juga:
Cara Ajukan Permohonan KSWP Lewat Coretax DJP

Suphachai menuturkan kabinet telah menyetujui dekrit kerajaan untuk membebaskan pajak capital gain atas investasi di perusahaan start up. Pembebasan PPh atas keuntungan dari penjualan saham startup diberikan kepada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.

Kemudian, dana modal ventura perusahaan lokal dan asing serta perwalian ekuitas swasta asing juga akan mendapatkan pembebasan PPh atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham di startup lokal.

Startup nantinya harus disertifikasi oleh organisasi yang ditunjuk seperti Badan Inovasi Nasional dan Badan Pengembangan Sains dan Teknologi Nasional. Terdapat 12 industri yang menjadi target insentif tersebut, termasuk elektronik pintar, pariwisata berkualitas, pemrosesan makanan, dan robotika.

Baca Juga:
Aturan Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak, Download di Sini

Startup tersebut juga harus mengantongi setidaknya 80% pendapatan dari industri yang ditargetkan, sedangkan investor yang memperoleh pembebasan pajak capital gain harus memiliki saham di unit startup atau trust setidaknya selama 24 bulan sebelum menjualnya.

Dengan investasi yang masuk karena insentif tersebut, DCT memperkirakan dampak ekonomi yang tercipta mencapai 790 miliar baht atau setara dengan Rp339,5 triliun pada 2026.

"Insentif pembebasan pajak penghasilan berlangsung hingga Juni 2032 setelah ketentuan tersebut diterbitkan," ujar Suphachai seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 11 Februari 2025 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan KSWP Lewat Coretax DJP

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 13/2025

Aturan Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak, Download di Sini

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:16 WIB CORETAX DJP

Di Depan Investor, Sri Mulyani: Kami Terus Usaha Benahi Coretax

Selasa, 11 Februari 2025 | 13:00 WIB PMK 11/2025

Ada PMK Omnibus, Tarif PPN Mobil Bekas Tetap 1,1 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 11 Februari 2025 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Permohonan KSWP Lewat Coretax DJP

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:30 WIB PMK 13/2025

Aturan Insentif PPN DTP atas Penyerahan Rumah Tapak, Download di Sini

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:16 WIB CORETAX DJP

Di Depan Investor, Sri Mulyani: Kami Terus Usaha Benahi Coretax

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:00 WIB PMK 8/2025

Indonesia Kenakan Bea Masuk Tambahan untuk Dua Produk Wol Ini

Selasa, 11 Februari 2025 | 13:13 WIB PERBANAS INSTITUTE

Yuk Daftar! Perbanas Gelar Seminar soal Outlook Hukum dan Ekonomi 2025

Selasa, 11 Februari 2025 | 13:00 WIB PMK 11/2025

Ada PMK Omnibus, Tarif PPN Mobil Bekas Tetap 1,1 Persen

Selasa, 11 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Menu Impor Faktur Keluaran Coretax Lagi Perbaikan, Cek secara Berkala

Selasa, 11 Februari 2025 | 12:00 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Adopsi Standar-Standar OECD, Pemerintah Buka Opsi Siapkan Omnibus Law

Selasa, 11 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

7 Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Jadi Petugas Pemeriksa Pajak Daerah