Dorong Gaya Hidup Sehat, Pajak Gula Diusulkan

MANILA, DDTCNews – Kementerian Keuangan Filipina (DOF) berencana untuk menerapkan pajak cukai sebesar ₱10 per liter pada minuman yang mengandung gula. Menyusul upaya pemerintahan Duterte (Presiden Filipina) untuk mereformasi sistem pajak serta mendorong gaya hidup sehat di kalangan warga Filipina.

Sekretaris Keuangan Carlos Dominguez mengatakan pemerintah di bawah paket reformasi pajak diharapkan dapat meraup pendapatan tambahan atas penerapan pajak gula hingga mencapai ₱18,1 miliar (Rp4,9 triliun). Tidak hanya sebagai tambahan penerimaan, pajak gula juga ditujukan sebagai ukuran dalam menjaga kesehatan.

“Pajak akan dikenakan pada minuman ringan, minuman bersoda, minuman energi, serta teh dan kopi yang mengandung gula. Penerapan pajak cukai akan diseragamkan baik dalam bentuk cair maupun bubuk,” ungkapnya dalam sebuah pidato pemerintah, Jumat (23/9).

Sebelumnya, Kepala Departemen Keuangan mengatakan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi makanan tidak sehat harus membayar pajak lebih tinggi. Oleh karena itu, penetapan pajak cukai sebesar ₱10 yang akan meningkat sebesar 4% tiap tahunnya diharapkan dapat menambah penerimaan.

Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa 50% dari penerimaan pajak gula akan dialokasikan untuk dana umum, 20% akan dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan, 20% dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan, 3% untuk Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 3% untuk administrasi obat dan makanan, 2% untuk institusi penelitian pangan dan gizi, dan 2% untuk Biro Internal Revenue (BIR).

Dominguez mengatakan rencana yang diusulkan ini akan disampaikan oleh DOF dalam Kongres untuk segera disetujui. Pasalnya, seperti dilansir dalam manilatimes.net, reformasi pajak ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memulihkan perdamaian dan ketertiban, serta mengekang pemberontakan bersenjata dan mengubah Filipina menjadi negara berpenghasilan menengah tinggi pada akhir kepresidenan Duterte

Paket pertama dari reformasi pajak yang akan diserahkan kepada kongres berupa restrukturisasi tari pajak penghasilan pribadi, memperluas basis pajak PPN, menyesuaikan pajak cukai pada minyak bumi dan mobil, dan menerapkan pajak cukai baru atas minuman manis sebagai ukuran kesehatan masyarakat. (Amu)