DJP Tunjuk 103 Pemungut PPN PMSE, yang Terbaru Ada Canva dan HBO

JAKARTA, DETCNews - Sejumlah pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kembali ditunjuk pemerintah menjadi pemungut PPN atas produk luar negeri yang dijual di Indonesia.

Sepanjang Maret 2022, ada 7 pelaku usaha PMSE yang ditunjuk Ditjen Pajak (DJP) untuk memungut PPN, di antaranya adalah Canva Pty Ltd, New York Times Digital LLC, Degreed Inc., Home Box Office (Singapore) Pte. Ltd., LNRS Data Service Limited, LexisNexis Risk Solution FL Inc, dan Ask.FM Europe Limited.

“Sesuai dengan PMK-60/PMK.03/2022, ketujuh pelaku usaha tersebut wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk luar negeri yang dijual di Indonesia mulai 1 April 2022. Tarifnya 11% dari uang yang dibayarkan pembeli, tidak termasuk PPN, dan disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor, Kamis (14/4/2022).

Lebih lanjut, Neilmaldrin menyampaikan selain penunjukkan tersebut, DJP juga melakukan pencabutan dan pembetulan pemungut PPN PMSE pada Maret 2022.

Dia menyampaikan pencabutan tersebut dilakukan terhadap Netflix International B.V yang sudah digantikan oleh Netflix Pte Ltd melalui penunjukkan di Desember 2020 lalu, serta pencabutan Activision Blizzard International B.V yang sudah digantikan oleh Blizzard Entertainment Inc. pada bulan Januari 2022 lalu.

Untuk pembetulan, DJP melakukan 4 pembetulan antara lain, Facebook Ireland Limited yang mengganti nama menjadi Meta Platform Ireland Limited, Hewlett-Packard Enterprise USA yang mengganti nama menjadi Hewlett-Packard Enterprise Company, serta perubahan alamat surat elektronik dari perusahaan Amazon.com Service LLC dan Audible, Inc.

Dengan 7 penunjukkan, 2 pencabutan, dan 4 pembetulan tersebut, sampai dengan 31 Maret 2022 sudah terdapat 103 pelaku usaha PMSE.

Adapun 77 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan nilai Rp5,73 triliun. Perinciannya pada 2022, total setoran PPN PMSE sebesar Rp1,1 triliun. Sisanya berasal dari setoran 2020-2021.

Di sisi lain, Neilmaldrin mengingatkan pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE wajib membuat bukti pungut PPN atas pajak yang telah dipungut.

Bukti pungut tersebut dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya, serta menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. (sap)