DJP Temukan Masih Ada Bendahara Desa Pakai Tarif PPN 10% di Siskeudes

JENEPONTO, DDTCNews - Masih banyak bendahara desa yang belum sepenuhnya memahami adanya ketentuan baru tentang tarif PPN yang diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Beleid ini mengatur adanya kenaikan tarif PPN, dari 10% menjadi 11% per 1 April 2022 lalu.

Namun, ternyata masih banyak bendahara desa masih menggunakan tarif lama, yakni 10%, saat melakukan pencatatan pada aplikasi Siskeudes. Padahal semestinya, bendahara desa sudah memakai tarif baru, yakni 11%. Bendahara desa juga perlu memastikan telah memakai aplikasi Siskeudes 2022 versi terbaru, yakni versi 2.0.4.

"Maka terjadi kekurangan pembayaran jika masih menggunakan tarif lama," ujar Kepala KP2KP Bontosunggu Aries Harto Malik dilansir pajak.go.id, dikutip Sabtu (27/10/2022).

Kondisi di atas ditemukan petugas saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor desa di Kecamatan Arungkeke di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Kunjungan dilakukan karena kantor pajak mencatat jumlah desa yang menyetorkan pajaknya masih rendah.

"Mengingat sudah mendekati akhir tahun sehingga KP2KP Bontosunggu berinisiatif melakukan pendekatan persuasif ke desa-desa yang mengalami kendala dan belum melakukan penyetoran," kata Aries.

Usut punya usut, Aries mengungkapkan, tidak sedikit bendahara desa yang masih bingung terhadap perbedaan pengunaan aplikasi Siskeudes. Jasriani, salah satu bendahara desa yang ditemui petugas pajak, mengaku bahwa terkadang perhitungan menggunakan aplikasi Siskeudes berbeda dengan nominal yang didapat saat pemeriksaan.

"Ternyata aplikasi yang dipakai masih [versi lama] tarif PPN 10%," kata Jasriani.

Petugas pun mengimbau bendahara desa untuk memisahkan dasar pengenaan pajak (DPP) dengan perhitungan PPN agar perhitungan PPh tidak menjadi ganda. Bendahara desa yang masih kebingungan dengan perhitungan pajak desa juga bisa mendatangi KP2KP atau KPP untuk meminta pendampingan. (sap)