INSENTIF PAJAK

DJP: PMK Perpanjangan Insentif Pajak UMKM Segera Terbit

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 Juli 2020 | 16:15 WIB
DJP: PMK Perpanjangan Insentif Pajak UMKM Segera Terbit

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama dalam webinar bertajuk “UMKM Bangkit Bersama Pajak”, Senin (13/7/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan memperpanjang insentif pajak untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama memastikan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) akan diperpanjang hingga Desember 2020. Dalam ketentuan saat ini, insentif berlaku untuk periode April sampai dengan September 2020.

"Kami melihat kondisi saat ini dan untuk insentif UMKM akan diperpanjang sampai Desember 2020," katanya dalam webinar bertajuk “UMKM Bangkit Bersama Pajak”, Senin (13/7/2020).

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Hestu menyebut kepastian perpanjangan masa insentif baru berlaku untuk PPh final UMKM. Sementara itu, untuk peluang perpanjangan insentif pajak lainnya yang termasuk dalam PMK 44/2020, seperti PPh Pasal 21 DTP dan diskon 30% angsuran PPh Pasal 25 masih belum dipastikan.

Dia mengatakan payung hukum untuk perpanjangan insentif PPh final UMKM akan rampung dalam dua minggu ke depan. Dengan demikian, hingga akhir 2020, pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final DTP bisa terbebas dari pembayaran pajak.

“Saat ini sedang diproses. PMK baru akan keluar dalam satu hingga dua minggu ke depan untuk perpanjangan insentif," Jelasnya.

Baca Juga:
Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Hestu mengimbau agar pelaku UMKM bisa segera memanfaatkan insentif PPh final DTP. Terlebih, jumlah wajib pajak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini masih tergolong kecil, yaitu sebanyak 201.880 dari total 2,3 juta wajib pajak UMKM yang terdaftar hingga tahun lalu.

"Dukungan untuk UMKM akan terus dilakukan DJP dengan perpanjang batas waktu insentif dan juga melihat prosedur administrasi apalagi yang bisa dipermudah,” kata Hestu. Simak pula artikel ‘Pemanfaat Insentif Masih Minim, DJP Kirim Email kepada 2 Juta UMKM’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

13 Juli 2020 | 23:47 WIB

Semoga kebijakan baru ini dapat lebih berasal dari evaluasi kondisi lapangan wp yang saat ini susah menyetor pajak karena transaksi minim

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Senin, 21 Oktober 2024 | 14:32 WIB CORETAX SYSTEM

Urus Pemeriksaan Bukper: Coretax Bakal Hadirkan 4 Fitur Baru

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Minggu, 20 Oktober 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Hapus NPWP yang Meninggal Dunia, Hanya Bisa Disampaikan Tertulis

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu