DJP Pastikan Wajib Pajak Nonefektif Masih Bisa Pakai NIK sebagai NPWP

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang nomor pokok wajib pajak (NPWP)-nya berstatus nonefektif (NE) masih bisa menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Syaratnya, tentu saja status NPWP perlu diaktivasi kembali.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan wajib pajak ber-NPWP nonefektif perlu mengajukan permohonan aktivasi NPWP kembali jika ingin memanfaatkan NIK saat mengakses layanan pajak.

"Untuk wajib pajak nonefektif dan ingin diaktifkan kembali, dapat langsung ke KPP terdaftar untuk minta diaktifkan," ujar Neilmaldrin, Sabtu (23/7/2022).

Setelah diaktifkan, wajib pajak dapat mencoba melakukan login DJP Online menggunakan NIK. Bila gagal, wajib pajak masih harus melakukan login menggunakan NPWP 15 digit.

"Paling tidak 19 juta wajib pajak sudah dipadankan datanya dengan Dukcapil sehingga NIK-nya bisa digunakan sebagai NPWP," ujar Neilmaldrin.

Wajib pajak yang gagal melakukan login menggunakan NIK perlu memutakhirkan data dengan cara memasukkan NIK yang sesuai, melakukan validasi, lalu melakukan perubahan profil.

Setelah proses tersebut, wajib pajak sudah bisa menggunakan NIK untuk mengakses DJP Online.

Sebagai informasi, PMK 112/2022 merupakan ketentuan teknis dari penggunaan NIK sebagai NPWP sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Penggunaan NIK sebagai NPWP berlaku bagi wajib pajak orang pribadi penduduk. Penduduk yang dimaksud adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah, NPWP yang selama ini berformat 15 digit akan digantikan dengan NPWP 16 digit.

Aktivasi NIK sebagai NPWP dan pemberian NPWP 16 digit dilakukan berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak atau oleh DJP secara jabatan. (sap)