DJP Lanjutkan Pemeriksaan Terhadap Eksportir Nikel dan Rokok Ilegal

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) akan melanjutkan pemeriksaan bukti permulaan (bukper) atas 9 wajib pajak pada 2022. Hal ini sebagai bagian dari upaya joint investigation penegakan hukum di bidang perpajakan.

Laporan Kinerja (Lakin) DJP Tahun 2021 menyebutkan 9 wajib pajak tersebut terdiri dari 1 wajib pajak ekspor nikel dan 8 wajib pajak rokok ilegal pesisir. Hanya saja, otoritas tidak menyebutkan kasus yang menjadi dasar pemeriksaan bukti permulaan tersebut.

“Masih terdapat saldo pemeriksaan bukti permulaan atas 9 wajib pajak yang akan menjadi saldo carry over ke tahun 2022,” dikutip dari Lakin DJP Tahun 2022, Senin (7/3/2022).

Adapun DJP menyampaikan persentase keberhasilan pelaksanaan joint investigasi pada 2021 sebesar 104,55%.

Pencapaian tersebut terdiri dari komponen penilaian kevalidan informasi yang diberikan, efektivitas analisis informasi wajib bayar targetting, dan persentase kualitas tindak lanjut analisis wajib bayar targetting.

Untuk meningkatkan upaya joint investigation tahun ini, DJP akan mengimplementasikan investigasi multidoor dan pemanfaatan data.

Tak hanya itu, dalam lingkup aksi joint program pada 2022 ini, DJP akan melakukan monitoring atas penurunan laporan hasil analisis (LHA) daftar sasaran analisis bersama (DSAB). Kemudian, meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan joint audit.

Lalu, meningkatkan koordinasi melalui rapat virtual/offline secara periodik antara unit eselon I terkait pada Forum Sekretariat Bersama Joint Team. Terakhir, meningkatkan peran Kanwil/KPU DJP-DJBC dalam mendukung pelaksanaan joint program. (sap)