DJP Ingatkan WP untuk Tidak Menghindari Pajak

SURABAYA, DDTCNews - Kanwil Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengajak wajib pajak untuk menghindari praktik penghindaran pajak ataupun pengelakan pajak agar proses pembangunan nasional dapat terus berkelanjutan.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I John Hutagaol mengatakan praktik-praktik tax avoidance hingga tax evasion dapat menghilangkan penerimaan pajak dan menggerus basis pajak yang saat ini sangat diperlukan untuk membiayai kebutuhan negara.

"Penerimaan pajak adalah sumber utama penerimaan setiap negara yang menjalankan administrasinya secara modern dan penduduknya beradab seperti Indonesia," katanya dalam talkshow perpajakan bertajuk Merah Putih Membayar Pajak, Kamis (19/8/2021).

John menuturkan warga Indonesia harus bangga membayar pajak dan malu melakukan penghindaran pajak. Dengan sistem self-assessment, setiap wajib pajak menghitung, membayar, dan menyampaikan penghasilan serta pajak yang terutang melalui SPT.

"Dalam UUD 1945 disebutkan kewajiban warga negara yaitu membela negara dan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak harus dibangun dalam seluruh lapisan masyarakat dimulai sejak TK hingga perguruan tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia menuturkan pajak merupakan pilar penting dalam berbangsa dan bernegara sehingga wajib pajak diharapkan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Dia menilai penerimaan pajak memiliki peran yang makin penting pada saat ini. Apalagi di tengah belanja negara yang terus meningkat kebutuhannya untuk mendanai program-program penanganan pandemi Covid-19 dan perlindungan sosial.

Menurutnya, komisi XI selaku mitra Kementerian Keuangan pun berkomitmen untuk menjembatani kepentingan antara dua pihak yaitu DJP dan wajib pajak sehingga keduanya dapat berkolaborasi dan target penerimaan pajak bisa tercapai.

"Kami lembaga legislatif khususnya Komisi XI selalu berada di antaranya. Apapun yang penting buat DJP untuk dikomunikasikan kepada wajib pajak dan sebaliknya, yang penting buat wajib pajak dan perlu disampaikan kepada DJP," tutur Indah. (rig)