DJP Awasi Wajib Pajak Orang Kaya, Selebgram, dan Youtuber

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berupaya untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak orang pribadi yang memiliki kekayaan tinggi (high wealth individual/HWI) beserta grup usahanya, wajib pajak strategis, dan wajib pajak pelaku usaha ekonomi digital.

Merujuk pada Laporan Kinerja (Lakin) DJP 2020 yang baru saja dirilis, potensi wajib pajak HWI dan usaha yang dijalankan cukup besar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap orang kaya akan menjadi arah kebijakan pada rencana strategis DJP untuk 5 tahun ke depan.

“Untuk itu, telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 390/PJ/2020 di bulan Oktober 2020. Kegiatan optimalisasi pengawasan wajib pajak strategis di tahun 2021 akan diarahkan pada beberapa program, yaitu peningkatan kompetensi SDM (sumber daya manusia) pengawasan dan melanjutkan program penyempurnaan aplikasi approweb,” tulis DJP, dikutip pada Kamis (4/3/2021).

Selain wajib pajak HWI dan strategis tersebut, DJP juga akan meningkatkan pengawasan dan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak yang bergerak di sektor ekonomi digital, mulai dari pedagang e-commerce hingga Youtuber.

Berdasarkan pada analisis DJP, pandemi Covid-19 membuat aktivitas ekonomi bergeser dari konvensional menjadi virtual berbasis digital melalui teknologi informasi. Kegiatan tersebut melahirkan aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang menghasilkan pendapatan bagi para pelaku ekonomi pada sektor tersebut.

Secara lebih terperinci, wajib pajak pada ekonomi digital yang akan diawasi DJP antara lain wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam negeri dan luar negeri, wajib pajak Youtuber, Selebgram, hingga Tiktoker. Ada juga wajib pajak pada sektor esport.

Berkaca pada perkembangan perekonomian di tengah pandemi Covid-19, DJP juga menemukan adanya beberapa sektor industri yang tidak terdampak pandemi Covid-19, bahkan mendapatkan efek positif.

Pada 2021, terdapat 3 sektor industri pengolahan yang akan menjadi fokus penggalian potensi pajak. Sektor yang dimaksud antara lain industri makanan dan minuman yang meliputi produk sawit, produk makanan kesehatan, hingga pakan ternak.

DJP juga berupaya untuk menggali potensi pajak dari industri farmasi. Kemudian, industri alat kesehatan juga menjadi sorotan. Alat kesehatan yang dimaksud terdiri dari alat pelindung diri APD, masker, dan alat olahraga seperti sepeda. (kaw)