PENEGAKAN HUKUM

DJBC Ungkap Tindak Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor

Dian Kurniati | Jumat, 23 September 2022 | 16:00 WIB
DJBC Ungkap Tindak Pencucian Uang dalam Penyelundupan Rokok Impor

Ilustrasi.

BATAM, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam aksi penyelundupan rokok impor ilegal.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus tersebut terungkap ketika DJBC menggelar Operasi Laut Terpadu Jaring Sriwijaya Bea Cukai pada Oktober 2020. Penyelundupan tersebut dilakukan dengan menggunakan kapal high speed craft (HSC) di Perairan Batam, Kepulauan Riau.

Kala itu, petugas patroli laut DJBC menindak kapal layar motor (KLM) bernama Pratama yang mengangkut sekitar 51,4 juta batang rokok impor ilegal merek Luffman yang dibawa dari Vietnam menuju Perairan Berakit, Kepulauan Riau, Indonesia.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

"Pelaku diketahui melakukan pembongkaran muatan di tengah laut (ship to ship), dan memindahkan muatan ke beberapa HSC yang rencananya akan dibawa ke beberapa lokasi di wilayah pesisir timur Sumatera," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9/2022).

Askolani menuturkan penyidikan atas penyelundupan rokok ilegal tersebut dilakukan Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau.

Kemudian, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menetapkan 15 orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

DJBC melalui Satgas TPPU Bea Cukai pun berkoordinasi dengan instansi lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ditjen Pajak, Kejaksaan, Badan Intelijen Strategis TNI, dan Polisi Militer melakukan pengembangan penyidikan.

Hasilnya, pada September 2021, pemerintah menetapkan seorang tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan dan TPPU periode 2019-2020.

Pada akhir Agustus 2022, Kejaksaan Agung menyatakan hasil penyidikan telah lengkap dan berkas perkara tersangka tersebut ditetapkan sebagai kasus TPPU terbesar yang proses penyidikannya dilakukan oleh DJBC dengan potensi kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Askolani menjelaskan Satgas TPPU Bea Cukai saat ini telah berhasil melakukan asset recovery berupa 1 unit KLM Pratama GT210, 1 unit mobil, 1 unit kapal giant HSC 38 meter mesin MAN 3x1.800 HP, 5 unit HSC, 3 unit speedboat, serta uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura. Seluruh barang dan uang tunai tersebut senilai total Rp44,6 miliar rupiah.

Askolani menjelaskan penyelundupan barang ilegal menggunakan HSC secara ship to ship makin populer beberapa waktu terakhir. Awalnya metode itu hanya ada di wilayah Kepulauan Riau, tetapi kini sudah meluas hingga ke semua wilayah Pulau Sumatera dan Jakarta.

HSC dengan desain open-top dirancang khusus untuk penyelundupan sehingga tidak memiliki surat izin dari Ditjen Perhubungan Laut. Kapal jenis ini kerap digunakan untuk melakukan penyelundupan barang-barang bersifat high value goods seperti narkotika, rokok dan minuman beralkohol, benih bening lobster, dan telepon seluler.

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Dia menegaskan perlu adanya koordinasi high-level dengan melibatkan sejumlah kementerian untuk penerbitan regulasi yang melarang HSC. Sanksi tegas pun harus diberikan atas kewajiban penggunaan automatic identification system (AIS).

"Saat regulasi sudah terbentuk, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum lainnya siap berkoordinasi dan berkomitmen dalam pelaksanaannya di lapangan," ujarnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN