DJBC Atur Jenis Satuan Bahan Berbahaya dalam Pemberitahuan Pabean

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menerbitkan KMK 14/KM.4/2023 mengenai penetapan jenis satuan barang bahan berbahaya, bahan perusak ozon, dan bahan peledak industri komersial yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor dan ekspor.

KMK 14/KM.4/2023 diterbitkan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 9A ayat (1) PMK 155 s.t.d.t.d PMK 201/2019. Dalam hal ini, importir dan eksportir wajib memberitahukan jumlah barang impor dan ekspor komoditas tertentu yang digunakan dalam pemberitahuan pabean dengan menggunakan jenis satuan barang.

"Menetapkan jenis satuan barang bahan berbahaya, bahan perusak ozon, dan bahan peledak industri komersial yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor," bunyi diktum kesatu KMK 14/KM.4/2023, dikutip pada Kamis (25/5/2023).

Pada lampiran KMK 14/KM.4/2023, diperinci 24 uraian barang yang tergolong komoditas bahan berbahaya (B2), bahan perusak ozon (BPO), dan bahan peledak industri komersial (handak) yang pemberitahuan impor dan ekspornya menggunakan jenis satuan barang.

Pada komoditas bahan berbahaya dan bahan perusak ozon, pemberitahuan impor dan ekspornya menggunakan jenis satuan barang GKM atau kilogram. Sedangkan pada komoditas bahan peledak industri komersial, pemberitahuan impor dan ekspornya menggunakan jenis satuan barang yang bervariasi yakni KGM, TNE atau metrik ton, PCE atau piece, dan MTR atau meter.

PMK 155/2008 s.t.d.t.d PMK 104/2018 menyatakan pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean ini dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

Pasal 9A ayat (1a) menyebut importir dan eksportir wajib memberitahukan jumlah barang impor dan ekspor komoditas tertentu yang digunakan dalam pemberitahuan pabean dengan menggunakan jenis satuan barang. Jenis satuan barang inilah yang kini ditetapkan oleh dirjen bea dan cukai atas nama menteri keuangan dalam KMK 14/KM.4/2023.

KMK 14/KM.4/2023 ini berlaku 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan pada 8 Mei 2023 atau mulai 17 Mei 2023. (sap)