Dividen BUMN Lebih Tinggi, Target PNBP 2025 Naik Jadi Rp513 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati kenaikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada postur sementara RAPBN 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target PNBP 2025 naik 1,63% dari usulan pemerintah Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun. Menurutnya, kenaikan target ini antara lain dipengaruhi oleh dividen BUMN yang diperkirakan lebih tinggi pada tahun depan.

"Proyeksi peningkatan kinerja dari BUMN akan menimbulkan kenaikan dividen yang akan dibayarkan oleh BUMN sebesar Rp4 triliun," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, Rabu (4/9/2024).

Sri Mulyani mengatakan dividen BUMN yang disetorkan kepada negara bakal masuk dalam pos PNBP kekayaan negara yang dipisahkan (KND). Dengan penambahan Rp4 triliun, target PNBP KND pada 2025 akan mencapai Rp90 triliun atau naik 4,65% dari usulan pemerintah senilai Rp86 triliun.

Kinerja PNBP KND dalam beberapa waktu terakhir tercatat tumbuh positif, terutama jika dibandingkan dengan PNBP yang berbasis komoditas. Hal itu karena PNBP KND didukung oleh peningkatan setoran dividen BUMN.

Kebijakan umum PNBP pada 2025 pun salah satunya dilakukan melalui optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, agent of development, persepsi investor, regulasi, dan covenant disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN.

Selain PNBP KND, Sri Mulyani menyebut kenaikan target PNBP juga berasal dari PNBP lainnya, terutama PNBP kementerian/lembaga (K/L). Target PNBP lainnya akan naik sebesar 3,4% dari usulan pemerintah Rp123,49 triliun menjadi Rp127,74 triliun.

Adapun khusus PNBP K/L, ditargetkan senilai Rp86,05 triliun atau naik 5,25% dari usulan pemerintah Rp81,75 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan layanan K/L utamanya Kemenkominfo, Polri, Kemenhub, dan Kemenkumham.

Target PNBP Kemenkominfo naik 2,41% dari usulan pemerintah menjadi Rp21,6 triliun, PNBP Polri naik 22,69% menjadi Rp14 triliun, PNBP Kemenhub naik 10,9% menjadi Rp9 triliun, dan PNBP Kemenkumham naik 3,11% menjadi Rp8,6 triliun.

"Ini disumbangkan oleh beberapa K/L penting yang memang selama ini menjadi penyumbang dari PNBP tersebut," ujarnya. (sap)