Ditjen Pajak: Sudah 112 Lembaga Keuangan Terdaftar Ikut AEoI

JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menggalakan seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk mendaftarkan diri dalam rangka pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan. Pasalnya, ada sanksi yang menanti bila LJK tidak juga mendaftar hingga batas waktu pada akhir Maret ini.

Direktur Penyuluhan Pelayanan & Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan setidaknya sudah ada 112 LJK yang sudah mendaftarkan diri. Pasalnya, agenda ini bagian dari skema global pertukaran informasi keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

"Sekarang kan baru tahap pendaftaran yang diperpajang sampai Maret. Kemarin sudah ada 112 LJK," katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (8/3).

Seperti yang diketahui, tahap pendaftaran ini merupakan amanat Perdijen No. PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis. Setelah masa pendaftaran tersebut akan dilanjutkan dengan pelaporan saldo rekening nasabah domestik di atas Rp1 miliar mulai April 2018. Sementara untuk nasabah Warga Negara Asing (WNA) dilaporkan mulai Agustus 2018.

Oleh karena itu, Hestu meminta seluruh lembaga yang bergerak di sektor keuangan untuk kooperatif dalam penerapan kebijakan ini. Menurutnya, Ditjen Pajak akan terus mengedapankan cara-cara non-eksesif untuk menerapkan kebijakan ini.

"Kita selalu mengimbau, membina untuk dilaporkan saja (saldo rekening nasabah) karena ini diamanatkan UU, pajak itu untuk kepentingan negara," terangnya.

Selain mengedepankan unsur pembinaan, terdapat juga penegakan hukum bagi lembaga keuangan yang tidak kooperatif dalam pelaksaan kebijakan ini seperti tertulis di Pasal 7 PER-04/PJ/2018 bahwa lembaga keuangan yang tidak menyampaikan laporan, tidak melaksanakan prosedur identifikasi rekening keuangan secara benar, dan tidak memberikan informasi dan/atau bukti atau keterangan dengan benar, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, bagi petugas pajak yang dengan sengaja membocorkan atau menyalahgunakan data nasabah, akan akan dikenakan pidana penjara selama dua tahun atau denda Rp50 juta. (Amu)