Ditarget 5,3%, Pemerintah Ungkap Pendorong Pertumbuhan Ekonomi 2023

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan terdapat beberapa faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan prospek perekonomian nasional hingga akhir 2022 diyakini tetap memiliki resiliensi. Menurutnya, kinerja prospek ekonomi 2023 tetap menjanjikan meski dihadapkan pada berbagai risiko.

"Pemerintah selalu mewaspadai seluruh kondisi yang ada, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan perekonomian global ke depan," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/12/2022).

Airlangga mengatakan sejalan dengan makin terkendalinya pandemi Covid-19, perekonomian nasional mampu mencatatkan kinerja solid dengan pertumbuhan 5,72% pada kuartal III/2022. Konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian juga telah mampu pulih sehingga mampu tumbuh 5,39%.

Dia menilai prospek positif tersebut diperkirakan masih akan terus berlanjut pada tahun depan. Pemerintah pun menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3%, sejalan dengan skenario sejumlah lembaga internasional yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4,7%-5,1%.

Airlangga memaparkan faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi 2023 mendatang. Faktor pendorong tersebut di antaranya, konsumsi rumah tangga yang relatif stabil dengan tingkat upah yang terus membaik, serta reformasi perlinsos yang akan membantu perlindungan daya beli masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Faktor lainnya, alokasi belanja pemerintah sebelumnya untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional akan beralih pada belanja dengan multiplier effect tinggi.

Di sisi lain, kinerja ekspor tercatat tetap solid dengan didukung harga komoditas yang masih tinggi serta ditopang oleh industri manufaktur yang masih ekspansif. Selain itu, investasi diproyeksi masih akan terus tumbuh walaupun belum optimal sejalan dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas, proyek strategis nasional, IKN Nusantara, dan pengembangan industrialisasi.

Dia menyebut pemerintah juga melakukan penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk stabilitas ekonomi melalui koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil secara kehati-hatian. Dalam hal ini, APBN akan tetap berperan sebagai shock absorber yang akan melindungi perekonomian dari berbagai risiko global berupa lonjakan inflasi, pengetatan likuiditas dan suku bunga di negara maju, serta gejolak geopolitik.

"Mencermati tingginya ketidakpastian perekonomian global tersebut, perekonomian nasional patut untuk memiliki kewaspadaan tinggi dan bersiap menghadapi stagflasi global," ujarnya. (sap)