Ditanya Soal Jaminan Data, Ini Jawaban Jokowi

SEMARANG, DDTCNews – Saat sosialisasi tax amnesty di Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melontarkan pertanyaan kepada Presiden Joko Widodo mengenai jaminan kerahasiaan data tax amnesty. Pasalnya hingga saat ini masih banyak pengusaha yang merasa khawatir jika data yang sudah dilaporkan akan diungkit-ungkit lagi.

Presiden membenarkannya, dia tidak memungkiri jika beberapa kalangan menganggap tax amnesty sebagai ‘jebakan batman’. Namun, Presiden meyakinkan kembali bahwa otoritas negara tidak bisa menjadikan data tersebut sebagai dasar penyelidikan dan penuntutan pidana.

“Ini Undang-Undang yang mengatakan, bukan saya. Yang kedua, tidak dapat diminta siapa pun. Yang ketiga, tidak diberikan juga kepada siapa pun. Sudah clear, yang membocorkan kena lima tahun,” tegas Presiden saat menghadiri sosialisasi tax amnesty di Rama Shinta Ballroom, Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/8) malam.

Presiden mengaku telah mengajak sejumlah pimpinan lembaga negara mulai dari pusat penelusuran dan analisis transaksi keuangan (PPATK), Kapolri, hingga Jaksa Agung untuk berkomitmen bersama dalam program tax amnesty guna membangun kepercayaan masyarakat.

Presiden mengingatkan wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan hartanya lantaran era keterbukaan informasi global akan segera diberlakukan tahun 2018 mendatang.

“Saya pastikan 100%, saya tahu. Nama, alamat, paspor semua data ada di kantong saya. Hanya tidak pernah saya gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Akan saya gunakan untuk kebaikan bangsa,” imbuhnya seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet.

Sedikitnya 2.500 pengusaha dari wilayah Jawa Tengah mengikuti acara sosialisasi tersebut. Kota Semarang sendiri menjadi kota kelima sosialisasi tax amnesty setelah Surabaya, Medan, Jakarta, dan Bandung.

Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dan beberapa pejabat lain seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Ketua OJK Muliaman Hadad. (Amu)