KAMBOJA

Disokong Insentif Pajak, Hotel dan Penerbangan Siap Beroperasi

Dian Kurniati | Senin, 08 Juni 2020 | 17:32 WIB
Disokong Insentif Pajak, Hotel dan Penerbangan Siap Beroperasi

Dua orang penerima tamu bersiap di depan pintu hotel di Kamboja. Sejumlah pemilik hotel di Kamboja mengonfirmasi segera beroperasi pada pertengahan Juni 2020, seiring menurunnya dampak akibat pandemi virus Corona. (Foto: 1uphotelcambodia.com)

PHNOM PENH, DDTCNews - Pelaku usaha pariwisata dan penerbangan di Kamboja bersiap kembali membuka usahanya pasca-pandemi virus Corona.

Presiden Asosiasi Hotel Kamboja Clais Chenda mengatakan beberapa pemilik hotel telah mengonfirmasi mereka segera beroperasi pada pertengahan Juni 2020. Persiapan serupa juga dilakukan para pelaku usaha penerbangan internasional.

"Karena situasi pandemi saat ini sudah tampak tenang," katanya, Senin (8/6/2020).

Baca Juga:
Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Chenda mengatakan pemerintah telah meluncurkan 4 langkah untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kamboja. Salah satunya, memperpanjang pembebasan pajak untuk hotel, losmen, restoran, dan operator travel selama 2 bulan hingga Juli 2020.

Sebelumnya, pemerintah hanya membebaskan pajak untuk pengusaha sektor penerbangan dan pariwisata yang telah berhenti beroperasi selama 3 bulan mulai Maret hingga Mei 2020.

Pemerintah kini juga mengecualikan biaya lisensi pariwisata untuk tahun 2021, sehingga selama krisis pelaku usaha tidak perlu membayar ke Dana Jaminan Sosial Nasional.

Baca Juga:
Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

Menurut Perdana Menteri Hun Sen, sejauh ini tercatat sekitar 170 perusahaan di sektor pariwisata di Kamboja yang tutup sementara akibat pandemi. Akibatnya, sekitar 16.891 orang menjadi pengangguran.

Selama 4 bulan pertama 2020, kunjungan wisatawan asing ke Kamboja hanya 1,16 juta orang, atau turun 52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Dilansir dari khmertimeskh.com, Kementerian Pariwisata juga telah memperkenalkan protokol keamanan tambahan untuk hotel, restoran, resor, dan transportasi publik sebagai langkaanh mencegah penyebaran virus Corona saat kegiatan pariwisata kembali meningkat.

Secara keseluruhan, lebih dari 3.000 bisnis terkait dengan pariwisata di Kamboja telah ditutup sehingga menyebabkan lebih dari 45.400 orang menganggur. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 13:00 WIB KOTA DENPASAR

Bebaskan BPHTB untuk MBR, Pemkot Sebut Dampaknya Tak Signifikan ke PAD

Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Sabtu, 25 Januari 2025 | 12:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Coretax Nyambung dengan Data Perbankan, DJP Rilis Imbauan Soal SPT

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan