KAMBOJA

Disokong Insentif Pajak, Hotel dan Penerbangan Siap Beroperasi

Dian Kurniati | Senin, 08 Juni 2020 | 17:32 WIB
Disokong Insentif Pajak, Hotel dan Penerbangan Siap Beroperasi

Dua orang penerima tamu bersiap di depan pintu hotel di Kamboja. Sejumlah pemilik hotel di Kamboja mengonfirmasi segera beroperasi pada pertengahan Juni 2020, seiring menurunnya dampak akibat pandemi virus Corona. (Foto: 1uphotelcambodia.com)

PHNOM PENH, DDTCNews - Pelaku usaha pariwisata dan penerbangan di Kamboja bersiap kembali membuka usahanya pasca-pandemi virus Corona.

Presiden Asosiasi Hotel Kamboja Clais Chenda mengatakan beberapa pemilik hotel telah mengonfirmasi mereka segera beroperasi pada pertengahan Juni 2020. Persiapan serupa juga dilakukan para pelaku usaha penerbangan internasional.

"Karena situasi pandemi saat ini sudah tampak tenang," katanya, Senin (8/6/2020).

Baca Juga:
Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

Chenda mengatakan pemerintah telah meluncurkan 4 langkah untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata di Kamboja. Salah satunya, memperpanjang pembebasan pajak untuk hotel, losmen, restoran, dan operator travel selama 2 bulan hingga Juli 2020.

Sebelumnya, pemerintah hanya membebaskan pajak untuk pengusaha sektor penerbangan dan pariwisata yang telah berhenti beroperasi selama 3 bulan mulai Maret hingga Mei 2020.

Pemerintah kini juga mengecualikan biaya lisensi pariwisata untuk tahun 2021, sehingga selama krisis pelaku usaha tidak perlu membayar ke Dana Jaminan Sosial Nasional.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Menurut Perdana Menteri Hun Sen, sejauh ini tercatat sekitar 170 perusahaan di sektor pariwisata di Kamboja yang tutup sementara akibat pandemi. Akibatnya, sekitar 16.891 orang menjadi pengangguran.

Selama 4 bulan pertama 2020, kunjungan wisatawan asing ke Kamboja hanya 1,16 juta orang, atau turun 52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Dilansir dari khmertimeskh.com, Kementerian Pariwisata juga telah memperkenalkan protokol keamanan tambahan untuk hotel, restoran, resor, dan transportasi publik sebagai langkaanh mencegah penyebaran virus Corona saat kegiatan pariwisata kembali meningkat.

Secara keseluruhan, lebih dari 3.000 bisnis terkait dengan pariwisata di Kamboja telah ditutup sehingga menyebabkan lebih dari 45.400 orang menganggur. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 17 Oktober 2024 | 09:05 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tersisa 2 Bulan untuk Manfaatkan PPN Rumah 100% Ditanggung Pemerintah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN