Diskon Pajak Tidak Diberikan Lagi Tahun Ini

BULUNGAN, DDTCNews – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara menyatakan pemkab tidak berencana memberi insentif pajak hotel dan restoran seperti tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Penerapan BP2RD Kabupaten Bulungan Imam Hidayat mengatakan kinerja usaha hotel dan restoran mulai menunjukkan pemulihan dari tekanan pandemi Covid-19. Di sisi lain, setoran pajak hotel dan restoran juga telah berangsur normal.

"Sejauh ini untuk hotel dan restoran sudah mulai pulih dan stabil pendapatannya sehingga kebijakan pemotongan [pajak] belum berlaku kembali," katanya, Senin (26/4/2021).

Imam mengatakan secara umum kegiatan ekonomi di Bulungan telah menunjukkan pemulihan. Pemkab juga tidak menerima keluhan dari pengusaha hotel dan restoran mengenai setoran penerimaan yang diserahkan kepada BP2RD.

Dia menjelaskan pajak hotel dan restoran termasuk sumber penerimaan andalan di Kabupaten Bulungan. Dalam situasi normal, rata-rata setoran pajak hotel dan restoran sekitar Rp120 juta hingga Rp200 juta per bulan.

Saat ini, setoran pajak hotel dan restoran secara bulanan juga telah mendekati angka tersebut. Oleh karena itu, Imam optimistis penerimaan pajak hotel dan restoran akan mencapai Rp1 miliar hingga Rp2 miliar pada tahun ini.

"Pajak dari hotel dan restoran ini memang menjadi salah satu yang potensial," ujarnya.

Meski menilai kegiatan usaha hotel dan restoran telah membaik, lanjut Imam, pemkab selalu terbuka jika pandemi kembali memburuk dan pengusaha membutuhkan keringanan. Dalam situasi tersebut, BP2RD akan tetap melakukan kajian untuk memastikan insentif diberikan secara proporsional.

"Tapi sampai saat ini belum ada keluhan dari asosiasi ataupun hotel secara langsung ke kami. Artinya, pembayaran pajak dari usaha tersebut tetap full," imbuhnya, seperti dilansir kaltara.prokal.co.

Tahun lalu, Pemkab Bulungan memberikan diskon pajak hotel dan restoran sekitar 50%-75%. Pembuatan kebijakan itu mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1/2020 sebagai upaya menjaga kelangsungan dunia usaha dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. (kaw)