Dirjen Pajak Bakal Ubah Skema Ekstensifikasi, Ini Gambarannya

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menjanjikan perubahan proses bisnis petugas pajak dalam menambah basis pajak baru lewat kegiatan ekstensifikasi. Perluasan basis pajak akan dilakukan lebih sistematis pada tahun depan.

Skema ekstensifikasi, papar dia, akan dilakukan berdasarkan data dan wilayah kerja kantor vertikal DJP. Selama ini, petugas pajak dalam melakukan perluasan basis pajak tidak dibekali dengan basis data yang mumpuni.

“Jadi model kewilayahan itu maksudnya kita [dapat] data dulu baru mencari orang,” katanya di Kompleks Kantor TVRI, Senin (25/11/2019).

Suryo melanjutkan kegiatan ekstensifikasi akan dilakukan dengan pola kerja satu seksi untuk suatu wilayah tertentu. Pada tataran teknis, nantinya data yang telah dihimpun oleh kantor pusat akan didistribusikan sesuai dengan unit kerja vertikal DJP di daerah.

Dengan demikian, fiskus dapat secara efektif dan efisien menjalankan tugas untuk menambah wajib pajak baru. Pasalnya, sudah ada panduan jelas berupa data yang merujuk kepada sasaran perluasan basis pajak. Adapun tata cara kebijakan baru tersebut sedang disusun oleh kantor pusat.

“Jadi intinya lebih mengarah kepada basis informasi baru deliver (ekstensifikasi). Ke depannya, misalnya satu seksi di KPP dia mengelola satu kelurahan, dia [fiskus] akan bergerak karena punya data informasi kemudian akan jalan dari ujung ke ujung,” paparnya.

Mantan Staf Ahli Menkeu bidang Kepatuhan Pajak itu menambahkan perbaikan proses bisnis ini tidak lepas dengan modal besar DJP yang telah mengantongi berbagai data keuangan baik domestik maupun internasional berupa automatic exchange of information (AEoI).

Pada akhirnya, kegiatan perluasan basis pajak ini diharapkan menjadi instrumen ampuh dalam menjaring sektor ekonomi yang belum terdata untuk masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan.

“Untuk caranya [teknis] nanti kami pikirkan agar semua orang memahami bahwa dalam satu wilayah ada aktivitas [ekonomi] yang belum ter-record [dalam sistem administrasi pajak]," imbuh Suryo. (kaw)