Diperpanjang Hingga Agustus 2022, Warga Diimbau Manfaatkan Diskon PBB

PEKANBARU, DDTCNews – Pemkot Pekanbaru, Riau memutuskan untuk memperpanjang periode pemberian insentif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 31 Agustus 2022, dari yang seharusnya berakhir pada 31 Mei 2022.

Kepala Bapenda Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan insentif PBB-P2 diberikan dalam bentuk potongan tagihan bagi wajib pajak yang masuk kategori buku I, II, dan III. Menurutnya, wajib pajak perlu segera memanfaatkan perpanjangan insentif tersebut sebelum periodenya berakhir.

"Karena itu, masyarakat kami minta untuk segera memanfaatkan kesempatan itu," katanya, Jumat (10/6/2022).

Zulhelmi menuturkan pemkot memberikan insentif PBB-P2 sejak awal pandemi Covid-19 untuk membantu wajib pajak yang terdampak. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak juga meningkat dan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Pemkot memberikan diskon dengan besaran yang bervariasi. Pada wajib pajak yang masuk kategori buku I atau nilai PBB-P2 Rp100.000 ke bawah, akan dibebaskan dari PBB. Namun, wajib pajak tetap harus memberikan laporan kepada Bapenda.

Pada wajib pajak buku II atau nilai PBB-P2 antara Rp100.000 hingga Rp500.000, diberi diskon 50%. Sementara itu, wajib pajak buku III atau PBB-P2 senilai Rp500.000 hingga Rp1 juta akan diberikan diskon sebesar 25%.

Masyarakat dapat menikmati insentif pajak tersebut ketika melakukan pembayaran, baik di loket Bapenda atau secara online. Saat ini, saluran pembayaran pajak daerah sudah tersedia di beberapa aplikasi seperti Gojek, Linkaja, Traveloka, Bukalapak, dan Tokopedia.

Tidak hanya memberikan diskon PBB-P2, lanjut Zulhelmi, pemkot juga menyediakan potongan 50% untuk pendaftaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk pertama kali.

"Segera daftarkan tanahnya untuk pembuatan sertifikat," ujarnya seperti dilansir riau.harianhaluan.com.

Pemkot juga memberikan insentif pembebasan denda atas jenis pajak daerah lainnya, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan non-PLN, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. (rig)