Dikritik Soal Rendahnya Tax Ratio, Ini Respons Kemenkeu

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja pajak Indonesia dikritik karena dianggap tidak optimal dibandingkan negara lain di kawasan Asean. Otoritas fiskal angkat bicara, menanggapi kritikan tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti tidak memungkiri fakta rendahnya tax ratio di Indonesia. Namun, perkembangan positif terus dilakukan. Apalagi, pada tahun lalu, ada perbaikan performa tax ratio.

“2018 merupakan titik balik perbaikan kinerja perpajakan. Selama sembilan tahun terakhir [2009 – 2017], tax ratio Indonesia mengalami tren penurunan dan baru mulai meningkat pada 2018," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (8/4/2019).

Tax ratio pada 2018 yang sebesar 11,42% diharapkan menjadi tonggak perbaikan kinerja perpajakan nasional. Dia pun optimistis tren perbaikan tersebut akan berlanjut di tahun depan. Untuk memastikan perbaikan terus berjalan, reformasi masih menjadi agenda prioritas otoritas fiskal. Reformasi bukan hanya dalam aspek administratif, melainkan juga kebijakan.

Automatic exchange of information (AEoI), menurutnya, menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terdapat agenda perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan.

“Stimulus perpajakan terus diberikan baik kepada UMKM dengan PPh 0,5%, kemudian kebijakan restitusi yang dipercepat, dan tax allowance serta tax holiday sebagai fasilitas pengurangan PPh Badan,” tandasnya.

Seperti diketahui, respons Kemenkeu ini meluncur dari analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat Gede Sandra. Kritik ia sampaikan pasca Menkeu Sri Mulyani mendapat penghargaan sebagai Menkeu Terbaik se-Asia Pasifik.

Salah satu kritik yang dilancarkan adalah rendahnya kinerja pajak Indonesia yang hanya sebesar 10%—11% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih rendah dibanding negara tetangga di Kawasan Asean.

Gede membandingkan rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap PDB terbilang rendah jika dengan Vietnam yang mencapai 13,8%, Thailand 17%, dan Filipina 14,4%. Angka penerimaan ini dianggap bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. (kaw)