YUNANI

Dihantam Resesi, Penurunan Tarif Pajak Ditunda

Redaksi DDTCNews | Senin, 29 Juni 2020 | 16:42 WIB
Dihantam Resesi, Penurunan Tarif Pajak Ditunda

Salah satu sudut jalan di Athena, Yunani. (Foto: Youtube ben sedin)

ATHENA, DDTCNews - Resesi ekonomi kembali menghantui Yunani karena adanya pandemi Covid-19. Pemerintah berhitung ulang untuk menurunkan tarif pajak tingkat iuran jaminan sosial dalam 2 tahun mendatang.

Wakil Menteri Keuangan Yunani Theodoros Skylakakis mengatakan produk domestik bruto (PDB) akan menyusut 5% hingga 8% pada tahun ini karena pandemi Covid-19. Skenario terburuk ekonomi Yunani bisa terkontraksi hingga 10%.

"Resesi tak terduga yang disebabkan pandemi Corona ini telah menurunkan pendapatan negara," katanya di Athena, Senin (29/6/2020).

Baca Juga:
Bank Sentral Yunani Ikut Serukan Penanganan Penghindaran Pajak

Skylakakis menuturkan sejak tahun lalu pemerintah sudah mencanangkan penurunan tarif pajak dan memangkas iuran jaminan sosial. Kebijakan relaksasi tersebut dibuat untuk stimulus kegiatan ekonomi yang mulai bergerak tumbuh 1,8% pada 2019.

Dia menyebutkan dengan adanya pandemi, pemerintah terpaksa menunda kebijakan pemangkasan tarif pajak dan iuran jaminan sosial. Kebijakan tersebut akan sulit dilaksanakan pada tahun ini hingga 2021 jika tidak ada bantuan pinjaman dari Uni Eropa.

Menurutnya, penerimaan negara sudah mengalami penurunan dengan adanya pandemi Covid-19. "Kami tentu dapat melakukan pemotongan ini [pajak dan iuran jaminan sosial] dalam periode 2021-2023 ketika kita mulai mendapatkan bantuan darurat dari Uni Eropa," paparnya.

Baca Juga:
Tolak Saran IMF, Menkeu Ini Kukuh Lanjutkan Insentif Pajak

Skylakakis menambahkan komitmen pemerintah untuk melakukan pemangkasan tarif pajak dan iuran jaminan sosial setelah ekonomi mulai bergerak positif. Pemerintah memperkirakan untuk tahun depan pertumbuhan ekonomi akan mirip dengan realisasi 2019 yang tumbuh 1,8%.

"Kami pasti akan mampu mengurangi kontribusi jaminan sosial, Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan dalam situasi anggaran yang sulit seperti sekarang dan kita belum dapat memprediksi sampai kapan resesi akan terjadi," imbuhnya dilansir ekathimerini.com. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 22 April 2023 | 14:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Istana Sebut Kinerja Ekonomi Domestik Masih Solid, Ini Alasannya

Jumat, 14 April 2023 | 10:35 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Direvisi, Naik Jadi 5%

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha

Senin, 03 Februari 2025 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Airlangga Minta Kendala Coretax Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Negara

Senin, 03 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Istri Gabung NPWP dengan Suami, Bagaimana Login Coretax sebagai PIC?

Senin, 03 Februari 2025 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

Pedoman Dokumentasi Transfer Pricing bagi Perusahaan Multinasional

Senin, 03 Februari 2025 | 11:54 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Diskon Tarif Listrik, Januari 2025 Alami Deflasi 0,76 Persen

Senin, 03 Februari 2025 | 11:30 WIB CORETAX SYSTEM

Daftar Role Akses Coretax DJP Bertambah! Simak di Sini Lengkapnya

Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Senin, 03 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dalam PMK 81/2024

Senin, 03 Februari 2025 | 10:43 WIB KMK 2/KM.10/2025

Simak di Sini! Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Februari 2025