Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Unggahan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Instagram.
PEKANBARU, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja (WK) Rokan, di Riau.
Sri Mulyani melalui akun Instagramnya mengatakan Blok Rokan memiliki sejarah dikelola oleh pihak asing selama 92 tahun, sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah dan dikelola Pertamina. Menurutnya, Blok Rokan menyumbang hingga sepertiga dari total produksi Pertamina dengan rata-rata produksi tahunan 160 barrels of oil per day (BOPD).
"Hadirnya Pertamina Hulu Rokan untuk mengelola kilang minyak Rumbai tak hanya memberikan keuntungan bagi negara tetapi juga bagi masyarakat sekitar," katanya di akun Instagram @smindrawati, Jumat (25/3/2022).
Sri Mulyani berharap Pertamina Hulu Rokan tidak hanya fokus pada tujuan operasional, tetapi juga bertanggung jawab secara moral terhadap lingkungan. Apalagi, isu perubahan iklim menjadi sorotan dunia saat ini.
Sementara itu, Direktur Utama PHR Jaffee A. Suardin menyebut Blok Rokan telah menyumbangkan penerimaan negara sekitar Rp9 triliun pada periode Agustus hingga Desember 2021. Kontribusi itu terdiri atas Rp6,5 triliun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Rp2,5 triliun berupa pembayaran pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak daerah.
Pertamina menilai kontribusi tersebut menjadi wujud manfaat langsung kehadiran operasi Blok Rokan kepada negara, daerah, dan masyarakat pascaalih kelola Blok Rokan pada 9 Agustus 2021.
"Industri hulu migas memiliki peran penting bagi penerimaan negara dan modal pembangunan," ujarnya.
Memasuki 2022, Jaffee menyatakan Pertamina menargetkan pengeboran 400-500 sumur baru di Blok Rokan dengan target produksi sekitar 180.000 BOPD. Demi mencapai target tersebut, Pertamina akan terus menambah jumlah rig pengeboran menjadi setidaknya 23 rig.
Selain meningkatkan penerimaan negara, Pertamina juga berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk memperkuat komponen nasional, dari saat ini sekitar 60%. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
