Dianggap Aset Tak Berwujud, Mata Uang Kripto Siap Dipajaki

CAPE TOWN, DDTCNews – Otoritas pajak Afrika Selatan (South Africa Revenue Service/SARS) telah mengajukan aturan untuk memajaki penghasilan yang diperoleh dari aktivitas cryptocurrency. Skema pemajakan ini menjadi upaya SARS dalam memajaki aktivitas perdagangan yang menggunakan mata uang digital.

Dalam keterangan resmi, SARS menganggap mata uang digital tersebut sebagai aset tidak berwujud yang masih bisa dikenakan PPh. Berdasarkan pertimbangan inilah, otoritas pajak mengajukan aturan untuk memajaki cryptocurrency.

“Mata uang kripto merupakan bentuk aset tidak berwujud, sehingga otoritas pajak bisa mengenakan PPh atas keuntungan maupun aktivitas jual belinya. Rencana kebijakan ini pun mendapat sambutan positif oleh komunitas kripto Afrika Selatan karena pemerintah sudah melegalkan aktivitas kripto,” demikian keterangan resmi SARS, Senin (13/8).

Sebagai informasi, kata ‘mata uang’ sejatinya tidak didefinisikan dalam UU PPh di Afrika Selatan. Mata uang ini juga tidak banyak digunakan maupun diterima sebagai media pembayaran atau pertukaran.

Berdasarkan UU PPh Afrika Selatan, SARS tidak menganggap cryptocurrency sebagai mata uang dalam hal PPh atau Capital Gain Tax (CGT). Namun, SARS justru menganggap mata uang kripto sebagai aset yang tidak berwujud.

Jika rancangan kebijakan itu disahkan, maka semua pedagang mata uang kripto di Afrika Selatan harus melaporkan setiap keuntungan maupun kerugian yang terjadi atas perdagangan aset dalam rangka melaporkan penghasilan kena pajak.

Sementara itu, SARS menilai transaksi mata uang digital tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal ini disebabkan karena cryptocurrency diperlakukan sebagai layanan keuangan yang dikecualikan dari kebijakan yang berlaku.

“Pembebasan PPN itu berlaku pada penerbitan, pengumpulan, penjualan, pembelian, akuisisi atau pengalihan kepemilikan cryptocurrency,” seperti diberitakan cryptovest.com. (Amu)