Di IKN Nusantara, Data Pajak Kendaraan Bakal Terintegrasi

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merancang kawasan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan dilengkapi berbagai sistem modern, termasuk dari sisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Lampiran II UU 3/2022 menyebut salah satu sistem yang akan dibangun di IKN, yaitu Electronic Registration and Identification (ERI) untuk pendataan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara elektronik. Sistem akan dilengkapi berbagai komponen data, termasuk pajak kendaraan.

"Pangkalan data ERI juga akan menjadi bagian dari pusat komando data raya keamanan cerdas yang juga memerlukan komponen data eksternal, misal data kependudukan, data pajak kendaraan, atau data ETLE (electronic traffic law enforcement)," bunyi lampiran tersebut, Minggu (27/2/2022).

Dokumen tersebut juga menjelaskan pemerintah merancang pengendalian sistem keamanan cerdas pada IKN Nusantara yang didukung oleh beberapa komponen. Dukungan itu di antaranya pusat komando, security operation center (SOC), serta computer security incident response team (CSIRT).

Di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, pemerintah akan membangun sistemnya secara modern untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib lalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas kepada masyarakat IKN.

ERI menjadi salah satu sistem pendukung yang akan dibangun, berupa sistem pendataan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara elektronik.

ERI juga akan menjadi basis data untuk pelayanan administrasi kepolisian di bidang lalu lintas, serta untuk kepentingan penyidikan, surveilans kota, identifikasi identitas pelanggar lantas, manajemen poin pelanggaran, dan sebagainya.

UU 3/2022 menyebut penyelenggara pemerintahan IKN Nusantara akan dilakukan oleh badan otorita setingkat kementerian yang dibentuk presiden. Ketentuan pajak dan retribusi daerah juga akan berlaku pada wilayah tersebut, termasuk pajak kendaraan bermotor.

Kemudian, Pasal 24 ayat (4) beleid itu juga menyatakan badan otorita dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di IKN Nusantara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara. Pajak daerah dan retribusi daerah tersebut berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak khusus dan pungutan khusus.

Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di IKN Nusantara diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh otorita IKN Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR.

Pada pelaksanaannya nanti, kepala otorita akan menyusun rencana pendapatan IKN Nusantara, termasuk jika berencana mengumpulkan pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus. (rig)