KTT G20

Di Forum KTT G20, Jokowi Bicara Soal UU Cipta Kerja dan Ekonomi Hijau

Dian Kurniati | Senin, 23 November 2020 | 09:32 WIB
Di Forum KTT G20, Jokowi Bicara Soal UU Cipta Kerja dan Ekonomi Hijau

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi mengatakan UU tersebut sebagai upaya untuk melakukan transformasi ekonomi setelah pandemi Covid-19 serta mendorong ekonomi hijau.

Jokowi mengatakan UU Cipta Kerja akan memberikan kemudahan bagi investor menanamkan modalnya di Indonesia. Secara bersamaan, beleid itu juga memberikan kepastian terkait persyaratan izin lingkungan, analisis dampak lingkungan, serta pembentukan dana rehabilitasi lingkungan.

"Undang-undang ini juga memberikan perlindungan bagi hutan tropis sebagai benteng pertahanan terhadap perubahan iklim. Ini adalah komitmen Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (22/11/2020).

Baca Juga:
Apa Bedanya UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Penetapan Upah Minimum?

Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran berharga bagi seluruh negara di dunia. Menurutnya, masa pandemi juga merupakan waktu bagi semua negara melakukan introspeksi agar tidak hanya pulih dari krisis kesehatan dan ekonomi, tetapi juga bangkit dan tumbuh lebih kokoh.

Pada sesi yang bertema Membangun Masa Depan yang Inklusif, Berkelanjutan, dan Tangguh, Jokowi menegaskan pemulihan ekonomi dari pandemi hanya bisa terwujud jika terdapat transformasi besar-besaran oleh semua negara.

Dia pun memaparkan komitmen membangun ekonomi Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan pada masa datang. Alasannya, pemulihan ekonomi tidak boleh lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan.

Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Bantuan bagi Perusahaan yang Tak Mampu Bayar UMP

Menurut Jokowi, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong ekonomi hijau. Merujuk data World Economic Forum, ekonomi hijau memiliki peluang bisnis sebesar US$10,1 triliun atau Rp143,1 kuadriliun dan 395 juta lapangan pekerjaan baru hingga 2030.

Indonesia telah memulainya dengan beberapa terobosan, antara lain memanfaatkan biodiesel B-30, menguji coba green diesel D100 dari bahan kelapa sawit, menyerap lebih dari 1 juta ton sawit produksi petani, serta memasang ratusan ribu pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di sektor rumah tangga.

"Proyek ini akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru sekaligus berkontribusi pada pengembangan energi masa depan," ujarnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 13 Desember 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN

Apa Bedanya UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Penetapan Upah Minimum?

Senin, 09 Desember 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Siapkan Bantuan bagi Perusahaan yang Tak Mampu Bayar UMP

Rabu, 04 Desember 2024 | 19:30 WIB UPAH MINIMUM PROVINSI

Pemerintah Tetapkan Formula UMP 2025, Semua Provinsi Harus Naik 6,5%

Jumat, 29 November 2024 | 18:35 WIB UPAH MINIMUM PROVINSI

Tok! Prabowo Umumkan Upah Minimum Bakal Naik 6,5 Persen di 2025

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan